Permmabar Kupang Tolak Eksplorasi Geothermal di Desa Wae Sano

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Selasa, 28 Januari 2020, sejumlah Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (Permmabar) Kupang mendatangi Komisi V DPRD NTT dan Karo Humas dan Protokol Setda NTT untuk menyampaikan aspirasi penolakan eksplorasi geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Dalam aksi penolakan itu, mereka menyerahkan pernyataan sikap penolakan yang ditandatangani Koordinator Umum (Kordum), Kornelis A. Diri dan Koordinator Lapangan (Korlap), David E. Staren mengetahui Badan Pengurus Permmabar Kupang periode 2019/2020, Yohanes G. Saputra (Ketua) dan Emanuel Harsoyo (Sekretaris).

Dalam pernyataan sikap itu menyebutkan, proyek geothermal Wae Sano yang dikelola oleh PT. SMI terus mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat.

Wae Sano adalah salah satu titik dari 16 titik yang tersebar di Pulau Flores yang ditetapkan sebagai pulau panas bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam surat keputusan Nomor : 2268 K/30/MEM/2017.PT Sarana Multi Infrastruktur dalam naungan BUMN, telah mendapat mandat dari pemerintah pusat lewat keputusan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.08/2017.

Alasan penolakannya, pertama, proyek dekat dengan permukiman. Sesuai hasil survei yang disaksikan beberapa warga secara langsung, lokasi rencana aktivitas PT SMI berada di dataran tinggi, sementara permukiman berada di bagian bawah. Jarak dari titik lokasi yang digunakan PT. SMI ini hanya sekitar 5-150 meter dari rumah warga.

Baca juga :  BPJS Kesehatan Sumbang 175 Juta untuk Korban Seroja di NTT

Kedua, lahan pertanian dan perkebunan, dimana dari hasil survei yang dilakukan PT. SMI, untuk kemudian rencananya akan dijadikan areal pengembangan geothermal berada langsung di lahan produktif pertanian dan perkebunan masyarakat yang telah ditanami kopi, fanili, cengkeh, kakao, kemiri, pisang, mahoni, keladi, kelapa dan jenis komoditi lainnya yang menjadi sandaran utama sumber penghidupan masyarakat.

Tiga, mata air, dimana lokasi rencana eksplorasi PT.SMI hanya berjarak antara 150—200 meter dari Wae Be’el . Mata air ini merupakan salah satu sumber air yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Kampung Nunang.

Empat, fasilitas pendidikan dan agama, dimana letak SDK Nunang dan SMPN  5 Sano Nggoang  yang berhimpitan langsung dengan Danau Sano Nggoang, mengingat rencana aktivitas PT. SMI berada di dataran tinggi jaraknya sekitar 300 meter.

Selain itu, Gereja Paroki Nunang yang bersebelahan dengan SDK Nunang dan SMPN 5 Sano Nggoang termasuk tempat pelayanan kesehatan (Pustu) untuk warga setempat.

Lima, situs budaya, dimana rencana lokasi aktivitas geothermal PT.SMI berada langsung di belakang rumah adat (dalam bahasa Manggarai disebut Mbaru Gendang,red) dan tempat persembahan kepada leluhur (Compang,red) Kampung Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Mabar.

Enam, Desa Ekowisata, dimana pemerintah melalui Permendagri No 33/2009, dan Perpres No 32/2018 tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo, dimana Danau Sano Nggoang dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata di NTT.

Baca juga :  Dikukuhkan, BP IMABI Kupang Periode 2020/2021

Atas dasar pertimbangan itu semua, maka Permmabar Kupang menyatakan sikap, pertama, mendesak pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait untuk mencabut izin dari PT.SMI sebagai pelaksana proyek, kedua, menuntut PT. SMI untuk segera menghentikan segala aktivitas di Desa Wae Sano karena melanggar segala ketentuan yang berlaku dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 pasal 33 tentang minyak dan gas bumi.

Tiga, mendesak PT. SMI untuk menghargai hak perseorangan atau pun hak ulayat yang sifatnya komunal dan tidak bisa diwakili, keempat, mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemprov NTT untuk berpihak kepada masyarakat yang menolak kegiatan proyek geothermal ini sebagai bentuk tugas pelayanan.

Lima, mendorong Pemkab Mabar untuk segera memberi pengakuan terhadap lembaga adat untuk mencegah konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat adat.

Siap Tindaklanjuti
DIALOG- Delegasi Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat dibawa Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Kornelis A. Diri saat berdialog dengan Karo Humas dan Protokol Setda NTT, Marius A. Jelamu di ruang kerjanya, Selasa (28/1/2020) (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Menanggapi tuntutan itu, Karo Humas dan Protokol Setda NTT, Dr. Marius  Ardu Jelamu di hadapan para mahasiswa Permmabar Kupang berjanji, akan menindaklanjuti aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

“Prinsipnya, pemerintah menerima semua aspirasi masyarakat dan pembangunan geothermal ini merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, demikian kita berharap, bahwa pembangunan geothermal ini suatu saat bisa mewujudkan keinginan masyarakat  untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT ini.

Baca juga :  Petugas Kesehatan Sosialisasi Prokes dan Vaksin Covid-19 di Desa Gurung

Ia juga berharap, dalam prosesnya semua konflik sosial dan konflik lahan harus diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga ada win-win solution yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

“Mari kita mencari titik temu, antara program pemerintah dengan kesepakatan bersama masyarakat  yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga pembangunan itu berjalan dengan baik karena tujuannya untuk mensejahteran masyarakat,”imbuhnya.

Kepada Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Minera Provinsi NTT, ia berharap, untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, sehingga dalam waktu dekat ini bersama Komisi V DPRD NTT turun ke lapangan untuk melihat dan mendengar langsung keluhan masyarakat kemudian dikaji secara bersama guna mendapatkan titik temunya.

Yang paling penting, menurut dia, saat turun ke lapangan nanti perlu dilakukan dialog terbuka dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan geothermal tersebut. (ade)

Komentar