Enam Ranperda Akan Dibahas Selama Masa Sidang II DPRD Matim Tahun Dinas 2020

BORONG, NTT PEMBARUAN.com- Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan dibahas selama masa sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Tahun Dinas 2020 yang sudah dibuka, Kamis (23/1/2020)

Enam Ranperda yang akan dibahas secara bersama antara lembaga legislatif dengan eksektutif itu nanti, pertama, penyelesaian Ranperda inisiatif DPRD tentang keterbukaan informasi pulik, kedua, Ranperda tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusiIa dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Ketiga,  Ranperda tentang ketahanan pangan, keempat, Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, kelima, Ranperda tentang PDAM, dan keenam, Ranperda tentang perubahan  kedua atas peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Baca juga :  Gandeng TNI dan PT. Wartsila Indonesia, PLN Bantu Ruang Sekolah di Maumere

Bupati Matim, Andreas, S.H,M.Hum saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan masa sidang II DPRD Matim saat itu menyebutkan, keenam Rapernda itu sangat penting dan strategis dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Misalnya, Ranperda tentang keterbukaan informasi publik, dimana sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mendapatkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam informasi pembangunan di daerahnya.

Mengingat keterbukaan informasi publik bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar individu dan masyarakat, maka sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat dan semua pihak dalam menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi yang baik bagi masyarakat guna adanya sinkronisasi informasi baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat maupun dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Baca juga :  Projakop Mitra Sejahtera Akan Lakukan Ekspansi Hingga Desa/Kelurahan di NTT

Agar keterbukaan informasi publik tersebut dapat tersalur secara tepat, maka perlu dibangun suatu mekanisme, antara lain, ruang lingkup keterbukaan informasi publik, informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, hak dan kewajiban pengguna informasi publik, mekanisme memperoleh informasi publik, pejabat pengelola informasi publik dan sistematika berkelanjutan.

Mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat datang dan selamat beraktivitas kembali bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur  di gedung dewan tersebut yang baru saja kembali dari kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapilnya) masing-masing.

Hadir dalam pembukaan masa sidang II DPRD Matim saat itu, Wakil Bupati Matim, Drs. Jaghur Stefanus, Unsur Muspiada dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Matim. (Edi)