Tujuh Anggota KPID NTT Dilantik

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –Tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2019—2022 dilantik oleh Asisten III Setda NTT, Kosmas Lana, S.H,M,Si atas nama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Aula Dinas Kominfo NTT, Kamis (12/12/2019).

Ketujuh Anggota KPID NTT yang dilantik itu, yakni Yosef Kolo (ketua), dengan anggotanya masing-masing, Fredrikus Royanto Bau, Gasim, Jack Lauw, Desiana Rumlaklak, Yuliana Tefbana, dan  Onesimus Y.M Lauata.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Setda NTT, Kosmas Lana meminta KPID NTT yang baru dilantik untuk segera mengaktifkan lembaga penyiaran, terutama yang ada di daerah perbatasan.

“Provinsi  NTT berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan sangat membutuhkan lembaga penyiaran yang berkualitas, sehingga dapat memberikan edukasi terhadap kehidupan  masyarakat ,” kata Viktor dalam sambutannya.

Dia berharap, anggota KPID NTT sekarang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.  Gubernur juga minta KPID dapat meningkatkan semangat  proaktif untuk mendorong  lembaga penyiaran yang sudah ada agar tetap eksis  menjalankan fungsinya dan mendorong mengaktifkan kembali  lembaga penyiaran yang tidak aktif, khususnya yang ada di daerah perbatasan.

Baca juga :  Tenggelam di Bendungan Tilong, Tim SAR Temukan Alvin Haeleke Meninggal Dunia

“Kita semua tahu kerja KPID menggunakan norma dan kaidah penyiaran. Ini yang akan menghasilkan nilai, antara lain nilai keharmonisan, kepatutan, kesusilaan, dan nilai budaya yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan,” katanya.

Gubernur menekankan soal keragaman yang menurutnya pantas disiarkan. Karenanya, dia minta kerjasama yang baik dan selalu memperhatikan media penyiaran lewat beberapa hal, seperti  konten penyiaran yang patut dan pantas serta kaitan jam siaran. Hal itu agar masyarakat yang dilayani mendapat nilai terutama nilai edukatif .

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI) Pusat, Agung Suprio  berharap Pemerintah Provinsi NTT memberi dukungan  penuh kepada KPID untuk menjalankan tugas dan fungsinya  secara baik.

Baca juga :  Semua Komponen Harus Bersinergi Siap Siaga Mengantisipasi Bencana Alam dan Karhutla

“NTT adalah provinsi kepulauan. Karena itu, KPID dalam menjalankan tugasnya membutuhkan banyak amunisi. Karena itu, kami minta dukungan pemerintah sehingga KPID NTT dapat menjalankan tugas dan fungsinya  secara baik,” pinta  Agung.

Dia juga menyampaikan beberapa tugas KPID, yakni membangun  infrastruktur penyiaran sesuai Undang-Undang  (UU) Nomor  32 Tahun 2002, serta tugas lain adalah ikut memberikan izin atas berdirinya lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di daerah.

Menurut dia, NTT  masih kurang lembaga penyiarannya sehingga dapat menghambat  pesan-pesan pemerintah provinsi, kabupaten/kota kepada masyarakat, maka wajib KPID NTT untuk mengajukan permohonan berdirinya lembaga penyiaran.

Ia menyebutkan , ada 4 jenis lembaga penyiaran, yakni lembaga penyiaran publik identik dengan TVRI dan RRI. Kedua, lembaga penyiaran swasta ,ketiga, lembaga penyiaran komunitas, dengan radius 2,5 kilo meter,dan ke-4, lembaga penyiaran berlangganan seperti TV kabel.

Baca juga :  Pemasukan Data Korban Bencana Alam, BPBD Kota Kupang Dideadline Hingga 2 Mei 2021

Setelah radio dan televisi itu bersiaran, maka tugas KPI selanjutnya adalah mengawasinya sesuai amanat UU Nomor 32  Tahun 2002, dimana kewenangannya membuat program penyiaran, menciptakan standar program siaran, mengawasi, dan memberikan sanksi.

Artinya, kata Agung,  kalau ada konten yang melanggar jangan segan-segan KPID NTT memberikan sanksi atau melakukan pembinaan. Setiap 5 tahun radio  dilakukan dievaluasi, sedangkan televisi selama 10 tahun. Jika hasil evaluasi dari KPI terhadap lembaga penyiaran itu buruk, maka KPID bisa merekomendasikan untuk tidak memberikan izin penyiaran. (ade)