Pengelola Keuangan Daerah Diminta Pahami Kode Etik BPK

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Para pengelola keuangan daerah di lingkup pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bersinergi memahami kode etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Agung Firman Sampurna saat memberikan sambutan pada Workshop  Implementasi Kode Etik BPK yang diikuti para bupati/walikota se-NTT, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTT dan para Inspektorat Kabupaten/Kota  se-NTT di Hotel Sotis Kupang, Jumat (13/12/2019).

Pada kesempatan itu, Agung mengajak para pengelola keuangan di daerah untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan penandatanganan komitmen bersama.

Tujuannya, agar BPK dan seluruh jajaran pengelola keuangan daerah menegakan  kode etik, sehingga keuangan negara dan daerah dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga :  Program TP PKK NTT Dibawa Kepemimpinan Bunda Julie Laiskodat

Agung mengatakan, BPK memiliki fasilitas aplikasi whistleblower system dan  BPK membuka diri untuk menerima laporan atau pengaduan apabila diduga kuat ada oknum BPK yang melakukan perbuatan melanggar kode etik atas dasar bukti pendukung bukan fitnah.

Saat ini, kode etik BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 yang berisi nilai-nilai dasar BPK dalam bentuk kewajiban dan larangan bagi anggota BPK  maupun pemeriksa BPK, serta jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) jika kewajiban atau larangan tersebut dilanggar.

Dikatakannya, kode etik BPK harus diwujudkan dalam sikap, perilaku dan tindakan pemeriksa dan anggota BPK selama menjalankan tugas sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Laporan dan pengaduaan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK akan diproses sesuai prosedur yang berlaku melalui pemeriksaan oleh Tim Kode Etik dan pemeriksaan dalam persidangan MKKE.

Baca juga :  Laiskodat : NTT Akan Menjadi Provinsi Penyumbang Energi Baru Terbarukan Terbesar di Indonesia

Selanjutnya, apabila berdasarkan hasil persidangan disimpulkan terdapat pelanggaran kode etik yang berdampak negatif bagi kredibilitas BPK,  maka MKKE BPK akan memberikan sanksi berat kepadanya berupa pemberhentian tetap sebagai pemeriksa.

Penegakan integritas MKKE diwujudkan dengan dasar pembentukan anggotanya terdiri dari unsur anggota BPK, unsur profesi dan akademisi. “Agar terlepas dari pengaruh dan kepentingan pribadi, maka kami Pimpinan BPK sepakat bahwa keanggotaan MKKE berjumlah ganjil dengan komposisi, 2 orang dari anggota BPK, dan 3 orang dari luar BPK,” jelas dia.

Melalui workshop ini, ia berharap, pemerintah daerah sebagai entitas BPK untuk saling menjaga dan saling memperkuat dalam hal penegakan kode etik. Dalam Workshop Implementasi Kode Etik BPK ini juga disatukan dengan penandatanganan pernyataan komitmen antara para inspektur daerah dengan para kepala daerah se-NTT, dimana para inspektur daerah berkomitmen untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Baca juga :  Plan Internasional Kerjasama Dukcapil Nagekeo Sosialisasi Adminduk di Desa Tonggurambang

Hadir dalam kegiatan workshop tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, para bupati/walikota se-NTT, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTT, Inspektorat BPK, pegawai BPK dan para pegawai  di Lingkup Pemprov NTT. (ade)