KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) siap membayar insentif  11.000 guru honorer SMA/SMK  yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT bulan ini.

“Kita sudah proses pembayarannya sampai dengan Desember 2019. Jadi, sekarang sudah di keuangan, tinggal menunggu Surat Perintah Pembayarannya (SP2D) saja. Begitu SP2D-nya keluar, langsung  kita ditransfer ke rekening masing-masing guru,”kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola kepada wartawan, setelah mengikuti kegiatan Konsultasi Publik Grand Design Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Fernandez, Lantai IV Kantor Gubernur NTT, Selasa (10/12/2019).

Besaran insentif yang akan ditambahkan dari APBD I NTT itu, masing-masing untuk guru yayasan tidak tetap sebesar Rp 300.000/bulan X 6 bulan = Rp 1,8 juta/orang,  sedangkan untuk guru honor komite sebesar Rp 400.000/bulan X 6 bulan = Rp 2,4 juta/orang.

Baca juga :  Pangkalan TNI Angkatan Laut di Labuan Bajo Diresmikan

Kata Lola, insentif ini sifatnya  hanya tambahan dari APBD I NTT sesuai kebijakan Gubernur NTT.  Sementara gaji dari yayasan dan honor komite sekolah tetap diterima setiap bulan oleh guru yang bersangkutan.

“Sesuai kebijakan Gubernur NTT, kita alokasikan dana insentif untuk guru honor komite sebesar Rp 400.000/bulan, dan guru yayasan tidak tetap sebesar Rp 300.000/bulan,” jelas Benyamin.

Menjawab wartawan terkait kendala selama ini, sehingga nunggak tidak dibayar selama 6 bulan, jawab Benyamin, karena membutuhkan kehati-hatian dalam melakukan verifikasi data.

“Kita membayar harus membutuhkan data. Untuk kita ketahui bersama, bahwa data guru dari kabupaten/kota se-NTT, terutama guru  yayasan tidak tetap dan guru honor komite harus kita teliti. Mungkin saat kita membayar bulan lalu, orang itu masih ada. Ketika dalam bulan berjalan, mungkin dia (guru,red) itu tidak lagi bekerja di sekolah itu, sehingga perlu melakukan penyesuaian. Kita harus minta data setiap bulan untuk melakukan verifikasi, sehingga tidak salah membayar. Kalau membayar salah sasaran, pasti kita tagih lagi yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari,”urainya.

Baca juga :  Sejumlah Personil Polri Amankan Perayaan Idul Adha di Mabar

Ia juga meluruskan soal istilah guruhonor, dimana ada guru honor provinsi yang jumlahnya  3.000 guru dan sudah dibayar oleh Pemprov NTT  sesuai UMP setiap bulan. Sementara, guru yang diangkat oleh komite sekolah, dimana setiap bulan tetap dibayar oleh komite sekolah masing-masing.

Begitupun di sekolah swasta, lanjut dia, ada guru tetap yayasan dan ada guru tidak tetap. Guru tetap  jelas dibayar oleh yayasan setiap bulan, dan guru tidak tetap biasanya dibayar oleh yayasan, tetapi masih jauh dari UMP, sehingga Pemprov NTT menambahkan upah mereka.

Menurut Lola, verifikasi data setiap bulan itu, tidak saja diberlakukan kepada guru honor, tetapi juga kepada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).  “Contohnya, kalau ada guru PNS yang meninggal dunia sementara mengajar, kalau kita membayar penuh gajinya jelas bermasalah. Karena itu, perlu dilakukan verifikasi data guru setiap bulan, sebelum membayar gaji,” tutupnya. (ade)