Angka Stunting di NTT Capai 42,60 Persen

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pemerintah, baik pusat maupun daerah terus berupaya untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan,red) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan saat ini angkanya sudah berada di posisi 42,60 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi  NTT, Lecky Frederich Koli,S.TP didampingi Koordinator Kemitraan TP2AK  Satwapres RI, Karnadi Harjanto kepada wartawan di sela-sela Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi stunting di Hotel Kristal Kupang, Rabu (4/12/2019)

Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi yang digelar Bappelitbangda NTT kerjasama dengan TP2AK Satwapres RI ini dilaksanakan selama dua hari, terhitung sejak tanggal 4—5 Desember 2019 di Hotel Kristal Kupang.

Melalui pendekatan kekeluargaan yang dilakukannya selama setahun ini, angka stunting-nya  sudah mulai penurunan, tetapi belum dirilis karena masih ada yang perlu dievaluasi ulang angka stunting di masing-masing daerah.

Angka 42,60 persen itu, merupakan akumulasi dari 22 kabupaten/kota di NTT, dan terbanyak terdapat di tiga kabupaten di daratan timor, yakni Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Kupang.

Upaya preventif  yang dilakukannya selama ini dengan melakukan pendekatan intervensi, dengan cara semua anak remaja putri diberikan vitamin Fe merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah sekaligus memastikan bahwa alat reproduksinya berfungsi dengan baik.

Baca juga :  Atasi Krisis Air di Musim Kemarau, PDAM Kabupaten Kupang Suplai Air dari Sumur Bor

Kedua, untuk wanita usia subur perlu mendapatkan pembekalan dari lembaga keagamaan ketika mereka akan menikah, harus hamil dan makan makanan bergizi, dengan pola hidup sehat.

“Ibu-ibu hamil, kita minta supaya mereka betul-betul mendapat pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan asupan gizi yang cukup untuk memastikan anak yang dikandungnya mendapatkan suplai gizi yang memadai untuk pembentukan otak dan sebagainya, sehingga bisa menekan resiko kematian ibu dan anak saat melahirkan,” kata Koli.

Kata Koli, yang terutama adalah boduta, dimana yang pertama yang diberikan adalah menyusui Air Susu Ibu (ASI) eksklusif  selama 2 tahun.  Enam bulan pertama terus menerus dikasi ASI dan ibu yang hamil juga harus mendapatkan akses terhadap asupan gizi yang memadai.

Ia menyebutkan, ada 25 indikator penyelesaian stunting, dan yang paling penting itu adalah kemudahan akses terhadap bahan makanan, air bersih, dan sanitasi lingkungan yang bersih dan penerangan listrik.

“Itulah skema yang kita buat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk memastikan bahwa semua keluarga di NTT mendapatkan akses  seperti itu semua,”ujarnya.

Menurut dia,  sanitasi  lingkungan adalah salah satu penyebab utama terjadinya stunting dan itu sudah terbukti di daerah-daerah sentra produksi ada yang sudah terkena stunting. Artinya, lanjut dia, suplai pangan saja tidak cukup untuk memastikan mereka bebas dari stunting, tetapi harus diperkuat dengan kondisi lingkungan yang bersih, terutama sanitasi dan air bersih.

Baca juga :  Gubernur NTT : Kehadiran Kepolisian, Kejaksaan dan TNI Harus Mensejahterakan Masyarakat

Terhadap persoalan itu, pemerintah bersama dengan NGO  dan lembaga keagamaan serta perguruan tinggi sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan dan berjuang agar anak-anak yang lahir tidak terkena stunting.

Bagi dia, kekuatan utamanya adalah komitmen bersama mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di NTT, dinas-dinas terkait, NGO, dan masyarakat untuk sama-sama berjuang mencegah stunting.

Ditanya soal anggaran, kata Koli, anggaran yang disediakan sifatnya konvergensi berkisar antara  Rp 50 miliar — Rp 60 miliar dengan pendekatan lintas sektor. Khusus penanganan stunting sendiri skemanya melalui APBN,ABPD I dan APBD II yang secara tehnis dialokasikan melalui Dinas Kesehatan masing-masing daerah pada Tahun 2019 dan 2020.

Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli,S.TP didampingi Koordinator Kemitraan TP2AK Satwapres RI, Karnadi Harjanto saat memberikan penjelasan tentang stunting kepada para peserta Semiloka Implementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di Hotel Kristal Kupang, Rabu (4/12/2019) (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Pada tempat yang sama, Koordinator Kemitraan TP2AK  Satwapres RI, Karnadi Harjanto kepada wartawan berjanji, akan terus mendorong dan memperkuat komitmen yang sudah dijalankan atau pun yang belum dijalankan melalui regulasi yang mengarah pada upaya percepatan pencegahan stunting.

Dukungan lain melalui program kegiatan dan pembiayaan yang secara konkrit dalam upaya pencegahan stunting. “Kami dari TP2AK mendorong dan memperkuat provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan upaya-upaya secara sistematis.  Untuk NTT, kita dorong menjadi model yang bisa dikembangkan secara nasional di daerah-daerah lain di Indonesia yang melibatkan mitra pemerintah, kalangan akademisi, NGO, dan lintas sektor untuk memberi dukungan konkrit. Segenap potensi sumber daya terus kita dorong untuk percepatan stunting agar konvergensi integrasi program kegiatan pembiayaan bisa terhindari dari tumpang tindih,”urainya.

Baca juga :  Bawaslu Nagekeo Pastikan Hak Pilih Masyarakat Tetap Terjaga

Terkait anggaran, ia mengaku, tidak punya wewenang untuk menjelaskan itu. Namun, ia optimis, secara komitmen nasional tentu ada.  “Ke depan, kita mendorong upaya pengembangan pangan lokal untuk bisa dikembangkan. Pangan lokal kita memiliki kandungan nutrisi yang baik, namun hal ini masih lemah diinformasikan kepada masyarakat. Padahal, salah satu upaya pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga berbasis pangan lokal,” kata dia. (ade)