Iuran JKN-KIS Mengacu Pada Perpres No.75 Tahun 2019

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com-  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan (JKN—KIS) sesuai peraturan presiden (Perpres) Nomor : 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor : 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Perubahan aturan tentang iuran terbaru JKN-KIS itu dipaparkan Kepala Cabang BPJS Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah didampingi moderator Mario Trio Purwanto Kore, Kabid SDM BPJS Kupang saat  Ngopi Bareng Kawan Media  Bincang Program JKN-KIS di Resto Nelayan, Rabu ( 27/11/2019).

Kata Fauzi, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor : 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor :  82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Penyesuaian iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) ketentuan lama berdasarkan pasal 29  Perpres  Nomor : 82 Tahun 2018 besaran iurannya Rp 23.000/jiwa/bulan.

Ketentuan terbaru berdasarkan Perpres Nomor : 75 Tahun 2019  pasal 29 besaran iuran peserta penerima bantuan iuran dan penduduk yang didaftar oleh Pemda sebesar Rp 42.000/jiwa/bulan berlaku sejak 1 Agustus 2019, dan mulai 1 Januari 2020 seluruhnya dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah.

Baca juga :  Minta Bangun SMKN, Kades Wewa Didampingi AG Serahkan Proposal ke Wagub NTT

Selanjutnya, iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP)  berdasarkan ketentuan lama pasa 34 Perpres Nomor : 82 Tahun 2018 untuk kelas I sebesar Rp 80.000/jiwa/bulan, kelas II sebesar Rp 51.000/jiwa/bulan dan kelas III sebesar Rp 25.500/jiwa/bulan.

Ketentuan baru berdasarkan Perpres Nomor : 75 Tahun 2019 besaran iuran peserta PBPU dan BP untuk kelas I sebesar Rp 160.000/jiwa/bulan, kelas II sebesar Rp 110.000/jiwa/bulan dan kelas III sebesar Rp 42.000/jiwa/bulan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara besaran iuran peserta penerima penduduk yang didaftarkan oleh Pemda  sebesar Rp 42.000/jiwa/bulan yang berlaku sejak 1 Agustus 2019. Dari jumlah itu, pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada Pemda sebesar Rp 19.000/orang/bulan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda mulai Agustus –Desember 2019.

Baca juga :  Wagub NTT Minta FORKAPPSI Tingkatkan Fungsi Kelembagaan, Promosi dan Investasi

Selisih kenaikan iuran sebesar Rp 19.000 /jiwa/bulan yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga Pemda tetap membayar dengan nominal sebesar Rp 23.000/orang/bulan hingga Desember 2019.

Selanjutnya, iuran bagi peserta PPU pejabat negara , pimpinan dan anggota DPRD,PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa , pekerja /pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h berdasarkan ketentuan lama dibayar oleh pemberi kerja sebesar 3 persen dan dibayar oleh peserta 2 persen. Ketentuan baru dibayar oleh pemberi kerja sebesar 4 persen, dan dibayar oleh peserta,1 persen.

Kepala Cabang BPJS Kupang, dr. Fauzi Lukman Nurdiansyah didampingi moderator Mario Trio Purwanto Kore, Kabid SDM BPJS Kupang saat Ngopi Bareng Kawan Media Bincang Program JKN-KIS di Resto Nelayan, Rabu ( 27/11/2019). 

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasarperhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 8 juta/bulan.

Baca juga :  Gubernur NTT : Kehadiran Kepolisian, Kejaksaan dan TNI Harus Mensejahterakan Masyarakat

Ketentuan lama, batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU, selain penyelenggara negara , kepala desa,dan perangkat desa, pekerja/pegawai  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf  h yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota

Ketentuan baru, batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota. (ade)