Pilkada Serentak 2020, Tinggal Manggarai Belum Tandatangan NPHD

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –Dari sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, tinggal Kabupaten Manggarai saja yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sementara 8 kabupaten lain yang sudah menandatangani  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu masing-masing, Sabu Raijua (6 September 2019), Timor Tengah Utara (TTU) tanggal 28 September 2019, Malaka, 1 Oktober 2019, Sumba Timur, 1 Oktober 2019, Belu, 2 Oktober 2019, Ngada, 5 Oktober 2019, Sumba Barat, 7 Oktober 2019 dan  Manggarai Barat, 11 Oktober 2019.

“Sampai dengan hari ini, (Senin, 14 Oktober 2019,red) NPHD untuk Kabupaten Manggarai belum ditandatangani karena anggaran yang disiapkan oleh Pemda setempat belum sesuai yang diusulkan KPU Manggarai sebelumnya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT),Thomas Dohu didampingi anggota KPU NTT masing-masing, Yosafat Koli, Fransiskus Vincent Diaz, Yefri Amazia Gala dan Lodowyk Fredrik dalam jumpa pers di Aula Kantor KPU NTT, Senin (14/10/2019).

“Berdasarkan laporan yang kami terima dari KPU Manggarai ketersediaan biaya dari pemerintah daerah (Pemda) Manggarai tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan KPU Manggarai,” kata Thomas.

KPU Manggarai mengusulkan sebesar Rp 34 miliar dengan 750 TPS. Karena keterbatasan anggaran,  KPU Manggarai telah menurunkan angka itu menjadi Rp 29 miliar dengan 700 TPS. Tetapi, anggaran ini belum bisa disepakati oleh Pemkab Manggarai.

“Informasi yang kami dapat, Pemda Manggarai sampai saat ini hanya menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,1 miliar.  Dari dana itu, ada informasi tambahan yang kami peroleh dari KPU Manggarai  dimana ada tambahan dana sebesar Rp 2,9 miliar, sehingga menjadi Rp 15 miliar ditambah lagi dengan Rp 225 juta untuk tahapan Pilkada 2019, sehingga totalnya mencapai Rp 15.225.000.000,” sebut Thomas.

Intinya, kata dia, belum ada kesepakatan kebutuhan yang diusulkan oleh KPU Manggarai dengan ketersediaan angaran yang ada pada Pemda Manggarai.  “Jalan keluaranya, kami selalu berkomunikasi dengan KPU Manggarai untuk selalu melakukan pendekatan dengan Pemda Manggarai bahwa proses pembahasan anggaran wajib diperlukan. KPU harus menjelaskan standar kebutuhan.  Berdasarkan standar kebutuhan itu, berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Standar kebutuhan anggaran kami, bukan berdasarkan standar daerah, tetapi berdasarkan APBN dan itu sudah ada ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan lain yang mengatur pendanaan, baik soal biaya perjalanan maupun biaya ketersediaan logistik pemilu,” urainya.Thomas mengatakan, penandatangan NPHD oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten pada 8 kabupaten tersebut dilakukan setelah KPU bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat melakukan pembahasan bersama terhadap rencana kebutuhan anggaran pemilihan serentak 2020 yang diajukan oleh KPU Kabupaten, dengan merujuk pada standar harga dan kebutuhan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Baca juga :  RSUD Umbu Rara Waingapu Jadi Pelanggan Premium Pertama di Sumba

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, kegiatan penyusunan dan penandatanganan NPHD berakhir 1 Oktober 2019, namun kenyataannya sebagian besar kabupaten melampaui jadwal tersebut karena terkendala pada aspek pemahaman yang masih berbeda tentang anggaran hibah pemilihan.’

Padahal, dalam Permendagri Nomor : 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD telah mengatur tentang sumber dan pengelolaan pendanaan kegiatan pemilihan untuk dipedomani.

Lebih teknis lagi, lanjut Thomas,  Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (S.E) Nomor : 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan bupati/wali kota Tahun 2020.

KPU NTT yang memiliki tugas koordinasi, menindaklanjuti kondisi tersebut dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, sehingga pada tanggal  27 September 2019 yang lalu, Pemprov NTT memfasilitasi pertemuan antara 9 KPU Kabupaten dengan Pemda setempat dihadiri KPU Provinsi NTT di Kantor Gubernur NTT.

Baca juga :  Konsulat Jenderal RRT Dukung Gubernur NTT Kembangkan Pariwisata

Salah satu kesepakatan yang diajukan Pemprov NTT adalah KPU, dan Pemda melalui TAPD masing-masing untuk segera  membahas bersama-sama kebutuhan anggaran pemilihan dan menandatangani NPHD paling lambat 10 Oktober 2019.

Alhasil, kata Thomas,  sekembalinya dari pertemuan tersebut, beberapa kabupaten telah melakukan pembahasan bersama dan menandatangani NPHD, kecuali Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.

Menyikapi kondisi di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang cukup signifikan belum menandatangani NPHD,  Kemendagri pada tanggal  7 Oktober 2019 lalu melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada Tahun 2020 dengan mengundang para bupati, wali kota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota yang belum menandatangani NPHD.  Khusus untuk NTT dihadiri Ketua KPU Manggarai Barat dan Manggarai.

Berdasarkan laporan dari KPU Manggarai Barat kepada KPU Provinsi NTT,  KPU setempat bersama Pemda telah membahas bahkan menandatangani NPHD tanggal 11 Oktober 2019. Sebaliknya, untuk Kabupaten Manggarai, sampai berita ini dipublikasikan, belum dilakukan penandatanganan NPHD antara Bupati Manggarai dengan Ketua KPU Manggarai.

KPU Manggarai dalam laporannya, kepada KPU NTT menyebutkan, sepulangnya dari Jakarta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemkab Manggarai untuk menyampaikan poin-poin kesepakatan pada Rakor di Kemendagri, termasuk deadline  jadwal penandatangan NPHD paling lambat 14 Oktober 2019.

Pihak Pemda Manggarai telah menerima rincian kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Manggarai, bahkan KPU Manggarai sudah 2 kali berinisiatif mengundang TAPD untuk membahasnya, dan hasilnya KPU Manggarai menyiapkan dua skenario usulan, yakni sebesar Rp 34 miliar untuk 750 Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian diturunkan lagi  menjadi Rp 29 miliar untuk 700 TPS.

Namun,  pada pertemuan bersama tanggal 11 Oktober 2019, pihak Pemda Manggarai menyatakan hanya menyanggupi Rp 15.225.000.000 sesuai kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan rincian kebutuhan Tahun 2019 sebesar Rp 225 juta sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pembahasan bersama, sementara untuk kebutuhan Tahun 2020 belum dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Manggarai. Akibatnya, sampai saat ini belum dilakukan penandatangan NPHD, urainya.

Baca juga :  Jaga Wilayah Perbatasan NTT, TNI AU Gelar Operasi Patroli Udara

Sekedar gambaran anggaran Pilkada serentak di NTT Tahun 2020 yakni Kabupaten Belu,  KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 22.143. 736.000 yang disepakati dalam NPHD tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 18 miliar, dan KPU Timor Tengah Utara (TTU) mengusulkan sebesar Rp 29 miliar yang disepakati hanya Rp 25 miliar yang ditandantangan NPHD tanggal 28 September 2019.

Selanjutnya, KPU Kabupaten  Ngada mengusulkan sebesar Rp 29.697.412.950 yang disepakati sebesar Rp 22.062. 177.000 ditandatangani NPHD tanggal 5 Oktober 2019, dan

KPU Kabupaten Manggarai diusulkan sebesar Rp 34.845.745.000 kemudian diturunkan menjadi Rp 29 miliar, namun  belum ada kesepakatan karena NPHD belum tandatangan.

KPU Sumba Timur mengusulkan Rp 31.901.000.000 yang disetujui dalam NPHD sebesar Rp 29.716.500.000 tandatangan NPHD tanggal 1 Oktober 2019, Sumba Barat mengusulkan sebesar Rp 25. 056. 776. 750 yang disepakati dalam NPHD sebesar Rp 19.989.034.450 tanggal 7 Oktober 2019.

Sementara KPU Manggarai Barat mengusulkan sebesar Rp 30.250.235.000 disepakati NPHD sebesar Rp 26.314.613.000 yang ditandatangan tanggal 11 Oktober 2019, Sabu Raijua sebesar Rp 15 miliar  NPHD-nya tangal 16 September 2019,dan  Malaka mengusulkan sebesar Rp 23.030.402.450 yang disepakati dalam  NPHD sebesar Rp 14.700.000.000 tanggal 1 Oktober 2019.

Dengan demikian, total usulan angaran  pemilihan bupati dan wakil  wakil bupati pada Pilkada serentak Tahun 2020 di 9 kabupaten di NTT nanti sebesar Rp 240.925. 308.150,dan  NPHD sebesar Rp 170.782.324.450. (ade)