Pembangunan Pengamanan Sungai Mota’ain dan Oetuke Sudah PHO

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pembangunan pengamanan sungai Mota’ain di perbatasan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Negara Timor Leste (TL) sudah dilakukan serah terima tahap pertama atau  Provesional Hand Over (PHO) antara Kontraktor Pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan realisasi progress fisik 100 persen.

Selain Sungai Mota’ain, pembangunan pengamanan sungai Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) juga sudah dilakukan PHO. Kedua paket pengamanan sungai yang sudah rampung 100 persen ini dengan masa kontraknya akan berakhir tanggal 27 September 2019.

“Jadi, jika dilihat dari progress fisik kedua pekerjaan pengamanan sungai ini selesai tepat waktu,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengamanan Pantai dan Sungai I Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Edixon S.Nufninu,S.T, M.Si kepada media ini di Kupang, Kamis (26/9/2019).

Baca juga :  KPUD Nagekeo Gelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Secara keseluruhan tahun ini, ia mengerjakan tiga paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp 16 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Murni Tahun Anggaran 2019 meliputi, paket pengamanan sungai Mota’ain, Kabupaten Belu sepanjang 280 meter dengan nilai  kontrak sebesar Rp 4 miliar, dan paket pengamanan sungai Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten TTS sepanjang 280 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp 4 miliar.

Pekerjaan pengamanan sungai Oetuke, Kecamatan Kolbono, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah PHO.

Sementara paket pengamanan pantai Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang sepanjang 400 meter progress fisik hingga kondisi, Kamis, 26 September 2019 sudah mencapai 90 persen dengan nilai kontrak sebesar Rp 8 miliar.

Untuk pengamanan pantai Namosain, ia targetkan pertengahan Oktober 2019  fisiknya sudah rampung 100 persen atau sudah PHO dari masa akhir kontrak tanggal 27 Oktober 2019. Sedangkan,  realisasi pencairan keuangannya baru mencapai 70 persen.

Baca juga :  Bawaslu Nagekeo Pastikan Hak Pilih Masyarakat Tetap Terjaga

Semua pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu, karena setiap hari dirinya turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kemajuan fisiknya dari hari ke hari. Selain itu, dirinya terus melakukan koordinasi, baik dengan rekanan maupun konsultan pelaksana yang secara jujur dan akurat  melaporkan perkembangan fisik setiap hari di lapangan. (ade)