KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Tim kuasa hukum tersangka (tsk) H.P, selaku kontraktor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi  NTT Tahun Anggaran 2018 akan melakukan pembuktian terbalik pada sidang pembelaan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Kupang nanti.

”Kami akan melakukan pembuktian terbalik pada sidang pembelaan di Pengadilan Tipikor Kupang nanti,” kata Samuel Haning,S.H,M.H, ketua tim kuasa hukum tersangka H.P kepada wartawan ketika mendampingi kliennya saat penyerahan tahap II di Kejari Kota Kupang, Selasa (10/9/2019).

Selaku kuasa hukum salah satu tersangka dalam kasus itu, ia meminta jaksa untuk memproses kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku. Soal penahanan kliennya, menurut Haning, pasti jaksa sudah mengantongi bukti yang kuat untuk menahan tersangka, namun sebagai penasehat hukum ia akan mengajukan pembuktian terbalik pada sidang pembelaan atau eksepsi nanti di Pengadilan Tipikor Kupang.

Baca juga :  Gubernur VBL Dukung Laut NTT Akan Dilintasi KLTS 

Menurut Haning, kalau sudah dilakukan penetapan tersangka maka otomatis sudah ada hasil perhitungan kerugian negaranya yang ril atau nyata dari lembaga yang berkompeten, seperti BPKP, BPK atau instansi terkait lainnya yang ditunjuk.

Menjawab wartawan apakah hasil perhitungan Politeknik bisa dijadikan sebagai dasar kerugian negara, jawab Haning, tidak bisa karena itu bukan domainnya, kecuali menghitung secara tehnis terkait volume atau progres pekerjaan di lapangan.

Sedangkan kapasitas untuk menghitung kerugian negara, lanjut dia, itu merupakan domainnya  BPKP, BPK atau instansi lain yang ditunjuk. Kalau baru diajukan surat permintaan untuk  melakukan penghitung kerugian negara ke BPKP NTT, kata Haning, itu namanya kriminalisasi aturan. Ada dua jenis bentuk kriminalisasi, yakni kriminalisasi prosedural dan kriminalisasi orang.

Baca juga :  PPKM Level 4 di Kota Kupang Diperpanjang Hingga 24 Agustus 2021

“Pertanyaan kami, apakah Politeknik memiliki kewenangan untuk melakukan audit kerugian negara? Sebab, yang kami tahu kapasitas Politeknik sebatas menghitung dari sisi tehnis kekurangan volume pekerjaan,  dan tidak berhak untuk mengaudit kerugian negara,” tegasnya. (ade)