Dugaan Korupsi DD, JPU Diminta Hadirkan Kaur Pembangunan Desa Mole

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Ikraniekha Elmayawati Fau, SH,M.H meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan kembali Kaur Pembangunan Desa Mole, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Tasmin Leo.

“Saya minta JPU hadirkan kembali Kaur Pembangunan Desa Mole, Tasmin Leo untuk melakukan konfrontir dengan keterangan saksi Abu Bakar Tau, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Mole yang lebih banyak menerangkan keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi  dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2015/2016 di Desa Mole, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang,  Ikraniekha Elmayawati Fau, SH,M.H saat mendengarkan kesaksian Ketua DPD Mole, Abu Bakar Tau dalam sidang terdakwa Haji Masrun Ambry, Mantan Kades Mole  bersama anaknya terdakwa Ardian Ambry, Mantan Bendahara Desa Mole di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/9/2019).

“Saya sayangkan Kaur Pembangunan Desa Mole, Tasmin Leo hanya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Karena itu, saya minta Jaksa Penuntut Umum (JPU)  hadirkan kembali Tasmin Leo untuk melakukan konfrontir dengan  keterangan saksi Abu Bakar Tau pada sidang berikutnya,”pinta  Ikraniekha.

Sementara ,saksi Abu Bakar Tau dalam kesaksiannya menerangkan, pada tahun 2015 desanya mendapatkan alokasi dana desa (DD), dan ADD untuk melakukan 10 item kegiatan antara lain, pembuatan jalan rabat desa, dan drainase.

Baca juga :  Cegah Klaster Komunitas, DPW IMO Indonesia NTT Budayakan Rapat Virtual

Penentuan 10 item pekerjaan itu atas kesepakatan bersama dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dalam pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara sewakelola bersama masyarakat setempat, tetapi realitanya menggunakan pemborong.

Ia contohkan, pekerjaan drainase di Dusun I dan Dusun II Desa Mole tidak  dikerjakan secara sewakelola bersama masyarakat, tetapi menggunakan pemborong, dan itu pun pekerjaannya tidak tuntas, sedangkan di Dusun III tidak ada  pembangunan fisik sama sekali.

Ketika hakim bertanya siapa yang menyusun rencana anggaran belanja (RAB), jawab saksi Abu Bakar adalah  Kaur Pembangunan Desa Mole, Tasmin Leo, sedangkan gambarnya dibuat oleh salah satu pegawai dari Kecamatan Ndori.

Selanjutnya, hakim bertanya apakah pembangunan rehab mushola di desa itu masuk dalam  item kegiatan,  lagi-lagi saksi menjawab tidak. Saksi Abu Bakar juga menerangkan, bahwa  pembentukan TPK yang dibentuk oleh  terdakwa Haji Masrun Ambry , selaku Kades Mole saat itu tanpa surat keputusan (SK).

Seperti diketahui, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 235.265.000 untuk 10 item kegiatan di  Desa Mole, Kecamatann Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2015/2016

Baca juga :  Bupati Nagekeo Sambangi Komunitas Wisata Gua Jepang Rane

Dugaan tindak pidana korupsi  penyalahgunaan keuangan dana desa dan alokasi dana desa itulah yang mengantarkan kedua terdakwa  yang adalah bapa dan anak ini ke‘kursi pesakitan’ Pengadilan Tipikor Kupang .

Sidang  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini dipimpin,  Ikraniekha Elmayawati Fau, SH,M.H  didampingi  dua hakim anggota,  Gustap P.M. Marpaung,SH dan Ibnu Kholik,SH,M.H, dengan Panitra Pengganti (PP), Dian dan Ona dihadiri  Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Aji Kurniawan,SH,dkk, kuasa hukum kedua terdakwa, Herry Battileo.

 JPU Harus Profesional
Herry Battileo saat mendampingi kedua kliennya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (5/9/2019).

Sementara, kuasa hukum kedua terdakwa, Herry Battileo meminta jaksa penyidik untuk lebih profesional dalam menangani kasus ini. “Saya mohon jaksa penyidik bekerja secara profesional. Ini adalah tindakan koorporasi, atau bersama-sama. Jadi, terdakwanya tidak hanya kedua klien saya saja, tetapi melibatkan pihak lain, seperti TPK,  Kaur Pembangunan Desa dan Ketua BPD,” sebut dia.

Berdasarkan fakta di persidangan, kata Herry, Kaur Pembangunan Desa Mole, Tasmin Lio, lebih banyak berperan dalam hal menandatangani keluar masuknya keuangan, dan bendahara tidak pernah mengetahuinya.

“Kita berharap dengan adanya pernyataan ketua mejelis hakim yang sangat menyesalkan JPU menghadirkan Kaur Pembangunan hanya sebagai saksi dalam kasus tersebut.  Saya selaku kuasa hukum kedua terdakwa meminta JPU  untuk menghadirkan Kaur Pembangunan Desa Mole sebagai terdakwa dalam kasus serupa. Saya sangat berharap, jaksa bekerja secara profesional,” harapnya.

Baca juga :  Optimalkan Pool Test, Bandara dan Pelabuhan di NTT Beroperasi Normal

Menurut dia, dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tidak hanya melibatkan 1-2 orang saja, tetapi semua yang terlibat di dalamnya harusnya menjadi terdakwa. “Kaur Pembangunan Desa itu perannya apa, sehingga setiap kali ada pengeluaran dia harus tandatangan. Saya berharap,  jaksa benar-benar profesional karena kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa,” ungkapnya.

Secara terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Aji Kurniawan,SH ketika ditanya media ini terkait permintaan ketua majelis hakim menghadirkan Kaur Pembangunan Desa Mole, Tasmin Leo untuk konfrontir dengan keterangan saksi lain pada sidang berikutnya, ia mengatakan siap. (ade)