Kasus Sail Komodo, Sigit : Ada Potensi Penambahan Tsk

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terus melakukan pengembangan dan penyelidikan atas dugaan korupsi dana APBN dan Swakelola Sail Komodo Tahun 2013 silam.

“Dalam kasus ini ada potensi penambahan tersangka (tsk) baru,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Julius Sigit Kristanto kepada awak media usai putusan sidang pra-peradilan di Labuan Bajo, Selasa (3/9/2019).

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan berkas perkara 4 tersangka dana APBN Sail Komodo yang akan masuk pada pokok materi persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang dalam waktu dekat ini.  Selain itu, pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan dugaan penyimpangan dana swakelola pada kasus yang sama.

“Masih ada yang kami kembangkan. Misalnya, terkait dana swakelola. Untuk penentuan siapa yang paling bertanggung jawab, itu yang kami dalami saat ini. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab,” kata Julius

Baca juga :  Di Kota Kupang, Belum Diizinkan KBM Tatap Muka

“Tentang adanya tersangka baru bisa saja bertambah lagi, khususnya pada dana swakelola. Saat ini kami sedang fokus untuk yang empat orang tersangka dulu,” ujarnya.

Pihaknya sedang menunggu hasil final penghitungan jumlah kerugian negara dari BPK RI, “Dalam minggu ini kami akan mendapat hasil final dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang,” kata Julius.

Praperadilan Ditolak

Paska penetapan tersangka oleh penyidik Kejari Labuan Bajo, ketiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih berstatus staf pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) melaui kuasa hukum Jamal,SH mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Usai mengikuti rangkaian agenda sidang yang dimulai, Senin (26/8/2019) hingga sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim, Selasa (3/9/2019) kemarin. Permohonan pra peradilan atas 4 orang tersangka kasus Sail Komodo yang bersumber dari APBN ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo.

Baca juga :  Petani Irigasi Mbay Dapat Bantuan Benih Padi Varietas Inpari 32

“Pra peradilan ditolak. Pra peradilan itu menentukan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyitaan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka,” jelas Julius.

Dijelaskannya, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, surat, petunjuk, keterangan tersangka. “Kami sudah memiliki dua alat bukti, yaitu keterangan ahli dan surat ditambah keterangan saksi,” pungkasnya.

Dia menambahkan, terdapat tiga item pengelolaan dana Sail Komodo yang bersumber dari APBN, yakni jasa event organizer dengan anggaran sebesar Rp 1,6 milyar, kemudian jasa boga dengan anggaran sebesar Rp 350 juta dan swakelola sebesar Rp 495 juta, dan yang menjadi jumlah perhitungan kerugian minimum BPK RI ada pada jasa event organizer sebesar Rp 1,571 milyar  dan dana swakelola kurang lebih sebesar Rp 129 juta.

Baca juga :  Besok, 180 Siswa Kelas X SMAN 9 Kupang Tes Psikologi

“Jadi, dana sebesar Rp 1,7 milyar lebih yang dipersoalkan oleh kuasa hukum ke-4 tersangka itu adalah akumulasi dari penyalahgunaan dana jasa event organizer ditambah dana swakelola, sehingga jumlahnya lebih dari Rp 1,7 milyar”, urainya.

Sementara itu, sidang praperadilan yang diajukan ke- 4 orang tersangka terkait kasus Sail Komodo melalui kuasa hukum Jamal SH, sudah mulai berlangsung sejak Senin (26/8/2019) hingga Selasa, (03/09/2019) dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan putusannya ditolak (min)