KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita mengharapkan kepada pemerintah daerah, para pengusaha dan masyarakat umum untuk memanfaatkan kapal tol laut yang sudah mendapatkan subsidi dari negara.

“Saya berharap kapal tol laut yang datang ke NTT tidak boleh pulang kosong. Karena itu, saya minta tidak boleh dibatasi penyangkutannya atau menggunakan sistem prioritas, tetapi lepaskan saja,” kata Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi saat beraudiens dengan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait dan pelaku usaha gerai maritim di Hotel Aston Kupang, Jumat (23/8/2019).

Ia juga mendukung tekad Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat yang akan menjadikan NTT sebagai sentra industri garam dan daging sapi untuk seluruh daerah di Indonesia.

“Belum lagi, ada langkah-langkah kebijakan yang akan mendorong pertanian, peternakan di NTT. Semua kita akan saling memberikan suport dari pemerintah pusat dan daerah. Kalau ini bisa berjalan maka neraca perdagangan kita bisa terbantu, dan mengurangi barang impor dari luar negeri,” kata Lukita.

Menurut dia, tol laut yang datang ke NTT masih lebih baik karena saat pulangnya menyangkut sapi ke Surabaya, Jakarta, Bandung dan Kalimantan dibanding dengan daerah lain pulang kosong. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh barang tertentu dan perusahaan tertentu saja.

“Kami juga gerai maritim, dan saya sudah koordinasi dengan menteri perhubungan untuk mengiventarisir, melihat, meneliti, dan mengecek mekanisme seperti itu. Ada juga masukan dari Gubernur NTT untuk kami bahas  secara bersama soal komoditi yang dikirim dari Jawa. Kalau komoditi itu sudah diproduksi di NTT, maka tidak perlu lagi subsidi dari Jawa,” tukasnya.

Pola seperti ini, menurut dia,  dalam rangka melindungi produksi dan industri dalam negeri dan lokal.  “Memang tidak mudah, tetapi kalau itu untuk kebaikan harus kita lakukan. Contoh garam kalau bisa memenuhi pasar lokal, maka buat apa lagi didatangkan garam dari luar, apa lagi garam impor. Tantangan kita adalah menjaga kualitas. Kalau ini sudah terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi juga baik,” kata Lukita.

Baca juga :  Tol Laut Mampu Turunkan Biaya Logistik Hingga 30 Persen

Sebagai contoh sapi, dimana sapi dari NTT bisa mengisi kebutuhan pasar di Jawa, dan Kalimantan. Menurut dia, NTT sebenarnya kaya karena sudah memiliki antara lain, pabrik industri garam yang kualitasnya bagus, ternak sapi, daerah pariwisata dan sebagainya yang akan menghidupkan perekonomian di NTT ke depan.

Soal tol laut pulang kosong, menurut dia,  harus terus disosialisasikan sehingga tidak terjadi kekosongan. Karena itu,  diberikan kebebasan kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan tol laut ini dengan mempermudah izin pengirimannya.   Tetapi kalau kapalnya

pulang kosong, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT, dan kabupaten/kota di NTT untuk bisa memanfaatkannya dengan baik.

Terkait harga sejumlah komoditi dan bahan bangunan yang masih mahal di NTT termasuk di Kota Kupang,  ia berjanji, akan segera duduk bersama tim teknis antar-Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Pemprov NTT.

Peti kemas yang tertumpuk di Pelabuhan Tenau Kupang, Jumat (23/8/2019) (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Mestinya, dengan adanya tol laut yang disubsidi oleh negara bisa menurunkan harga barang di semua daerah di Indonesia.  Karena itu, ia akan melakukan evaluasi kembali. Salah satu kegiatan yang digagas Kementerian Perdagangan sendiri adalah dengan membangun  gerai maritim.

Menurut dia, penyusunan gerai maritim pada waktu lalu lebih kepada proyek dan proposal, sama halnya dengan resi gudang. Sistem resi gudang dengan pendekatannya proyek, sehingga banyak gudang yang tidak berfungsi.

Gerai Maritim, dan tol laut itu dimaksudkan oleh Presiden Jokowi untuk menyatukan Indonesia, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus tercermin dari kesamaan harga.

“Saya mendengar banyak keluhan bahwa yang memanfaatkan tol laut ini hanya oknum pengusaha dan oknum pemerintah tertentu dengan membatasi penggunaannya. Sebenarnya, saya dengan menteri perhubungan sudah menyambangi titik –titik tol laut gerai maritim. Saat kami berdialog dengan para pengusaha dan kepala daerah termasuk Pelindo mengeluhkan mengenai tidak berfungsinya tol laut,”ungkap Lukita.

Baca juga :  Gubernur Lantik Bupati/Wabup SaRai dan Bupati Lembata

Lebih ironisnya lagi, lanjut dia, mereka memilih menggunakan angkutan biasa atau angkutan reguler yang tidak disubsidi dengan alasan lebih murah. “Alasan itu tidak masuk akal, dan kita tidak akan mentolerir hal ini. Saya sudah bicarakan  dengan Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT  kita harus selesaikan. Sebab, kami dari pemerintah, saya dengan menteri perhubungan mempunyai kesepakatan yang sama untuk mengatasi persoalan tersebut dan ini tidak mungkin dibiarkan,” tandasnya .

Karena itu, ia akan menghapuskan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas  terkait karena tol laut ini untuk kepentingan rakyat. “Siapapun yang menyangkut itu lepaskan saja, supaya kapal bisa terisi. Nanti kalau pengisihannya melebihi  baru kita batasi penggunaannya asalkan bukan barang berbahaya, barang penyelundupan, atau barang narkotika. Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan. Kita lepaskan dulu. Siapa yang  masuk duluan itu yang dilayani dahulu, dan tidak usah menggunakan sistem prioritas,”kata dia.


Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef  Nai Soi (kiri) saat beraudiens dengan OPD, instansi terkait dan pelaku usaha gerai maritim di Hotel Aston Kupang, Jumat (23/8/2019) (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Sementara itu, Wakil Gubernur  NTT, Josef Nai Soi mengaku sangat senang dengan gagasan baru Menteri Perdagangan yang disebut gerai maritim dengan tol laut. “Seperti kita membahas UU Nomor 17 Tahun 2008 bahwa UU ini untuk mengatur mempersatukan pulau-pulau di Indonesia, harga dan barangnya harus merata di seluruh daerah di Indonesia. UU itu disusun berdasarkan  kebutuhan kita ditambah lagi Menteri Perdagangan mengeluarkan gerai maritim sangat bagus sekali,” puji Wagub Nai Soi.

Ada beberapa kendala  terkait tol laut di NTT dimana mereka datang  dari Hab langsung ke pengumpul tidak ke pengumpan di pelabuhannya. Dari pengumpul ke pengumpan juga jaraknya cukup jauh.

Misalnya, tol laut dari Surabaya hanya sampai Kupang, tetapi dari Kupang ke Mbai, Kabupaten Nagekeo menggunakan pengumpan, namun ini bukan menjadi alasan.  Ia minta, kalau bisa  di NTT diberi tol laut khusus.

Dicontohkannya,  bawang putih dan bawang merah di Kabupaten Malaka terjadi surplus, tetapi di Sumba terjadi kekurangan bawang merah dan bawang putih. Begitu juga beberapa komoditi di Flores Timur (Flotim), salah satu tempat terjadi surplus, dan di tempat lainnya mengalami kekurangan karena memang letak geografis daerahnya berkepulauan.

Baca juga :  Gubernur NTT Panen Bawang Merah Lokananta di Oesao

Karena itu, NTT  yang terdiri dari pulau-pulau  ini perlu dipikirkan ke depan untuk diberikan subsidi kapal laut guna menyangkut komoditi –komoditi lokal antar kabupaten lain di NTT. Ia akui, kadang-kadang tol laut ke NTT pulangnya kosong. “Saya harus mengaku terus terang teman-teman saya di pelabuhan harus diatur sedemikian rupa karena saya mendapat laporan bahwa masa berlabuhnya sangat panjang yang merugikan para pengusaha. Harusnya datang cepat, dan bongkar muat juga cepat, sehingga tidak terjadi keluhan harganya lebih mahal di Kupang, padahal sudah ada subsidi. Mari kita benahi ini supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,”imbuhnya.

Bagi dia,  yang tidak boleh dirubah itu hanya isi Alquran dan Injil. Tetapi, UU, PP, Kepres, Perda dan Pergub  bisa dirubah karena  hukum yang tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat.

Seperti disaksikan wartawan media ini, dalam kunjungan kerja ke Kota Kupang, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita didampingi Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memantau harga sejumlah komoditi dan kondisi Pasar Oebobo Kota Kupang, Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang, Pelindo Tenau Kupang untuk melihat kapal tol laut, dan sejumlah peti kemas di sana lalu berakhir di Hotel Aston Kupang dengan agenda audiens Menteri Perdagangan dengan beberapa bupati/wakil bupati di NTT, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait dan pelaku usaha gerai maritim.  (ade)