Presiden Jokowi Serahkan 2.706 Sertifikat Kepada Masyarakat NTT

OELAMASI, NTT PEMBARUAN.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (21/8/2019) menyerahkan 2.706 sertifikat tanah kepada masyarakat dari tiga kabupaten/kota di NTT . Penyerahan sertifikat itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Kupang di Oelamasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (21/8/2019).

Tiga kabupaten yang menerima sertifikat tanah itu, yakni 1.709 sertifikat tanah di lahan eks HGU PKGD, dan 500 sertifikat tanah masyarakat Kabupaten Kupang,  Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 50 sertifikat tanah, dan Kota Kupang,  450 sertifikat tanah.

Kepada para penerima sertifikat, Presiden Jokowi  mengingatkan,  supaya kalau sampai di rumah jangan lupa difoto kopi,  sehingga kalau foto kopinya hilang, aslinya masih tersimpan dengan baik.

“Inilah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Di dalam sertifikat itu tertera nama pemilik, luas lahan dan alamatnya. Jadi, kalau sudah memegang sertifikat tidak ada lagi yang namanya sengketa tanah,” kata Presiden Jokowi.

“Hampir semua daerah di Indonesia yang sering saya dengar adalah tangisan konflik tanah atau sengketa lahan tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah karena tidak memegang bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya, tetapi  kalau sudah memegang sertifikat seperti ini enak, ada orang datang mengaku-ngaku ini tanah saya, bukan ini tanah saya, ini bukti sertifikatnya. Tidak ada masalah kalau sudah memegang sertifikat seperti ini,” urainya.

Baca juga :  Fransiskus Sodo Jadi Sekda Mabar

Kalau sudah pegang sertifikat itu sudah enak, tinggal sekarang dipakai untuk apa. Biasanya, menurut dia,  kalau sudah memegang sertifikat bisa dipakai sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank asalkan digunakan untuk usaha produktif.

“Saya titip, tolong kalau mau dipakai untuk agunan ke bank, dihitung baik-baik atau dikalkulasi dulu, bisa membayar angsuran atau tidak setiap bulannya. Kalau tidak bisa membayar cicilannya tiap bulan jangan pinjam uang di bank. Kalau sudah pinjam harus dipakai untuk kepentingan usaha produktif, seperti usaha pertokoan, pertanian, peternakan dan sebagainya yang sifatnya produktif,” sebut dia.

Diingatkannya, jangan sampai sertifikat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp 30 juta di bank untuk membeli sepeda motor  demi kenikmatan sesaat.  Setelah itu, tidak  mampu membayar angsuran ke bank dan dialer, akhirnya motor ditarik, dan sertifikatnya hilang.

Baca juga :  Hakim Bebaskan Ali Antonius dari Tuntutan JPU

Karena itu, jangan salah menggunakan sertifikat untuk kepentingan yang tidak produktif, tetapi gunakan untuk usaha yang produktif yang menghasilkan  keuntungan. Nanti, dari keuntungan usaha itu baru bisa membeli sepeda motor, televisi dan sebagainya.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Jalil dalam laporannya mengatakan, bahwa di Provinsi NT diperkirakan terdapat 2.321.452 bidang tanah. Bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 1.233.253  (53,12%)  dan 1.088.199 bidang tanah (46,88%) belum terdaftar.

Diperkirakan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah selesai terdaftar. Sofyan juga melaporkan, bahwa pada lokasi bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Panggung Guna Ganda Semesta/PT PGGS seluas 3.720 hektare di Kabupaten Kupang telah ditetapkan menjadi tanah terlantar dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Tanah tersebut, menurut Menteri ATR/Kepala BPN,  dimanfaatkan untuk Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ± 2.232 Ha (60%), sedangkan seluas ± 1.488 Ha (40%) dialokasikan untuk program redistribusi tanah, dan telah diterbitkan 2.244 sertifikat untuk masyarakat.

Baca juga :  Buka Diklat SDM Kepramukaan, Wabup Heri: Pramuka Salah Satu Giat Menyiapkan Kader Pemimpin

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketua Umum Partai Nasdem , Surya Paloh, Menteri Perindustrian (Menperin),  Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi K. Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Staf Khusus Presiden, Goris Mere, Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat,Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi, Bupati Kupang, Korinus Masneno, Bupati Malaka, dr. Stef Bria Seran, Bupati Belu, Willi Lay, Bupati Manggarai, Deno Kamelus, para pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT dan Pemkab Kupang. (ade)