Kadis PUPR NTT Janji Jalan Provinsi Tuntas Tahun 2022

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maksi Nenabu berjanji, siap menjawab tuntutan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menuntaskan semua jalan provinsi dalam tempo tiga tahun, atau tuntas pada Tahun 2022 mendatang.

“Kami siap memenuhi tuntutan Gubernur NTT untuk percepatan infrastruktur jalan provinsi dalam tempo tiga tahun ke depan,” janji Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu kepada wartawan di  Kupang, Jumat (2/8/2019).

Berdasarkan data, awal Tahun 2018 lalu, kata Maksi, total panjang  jalan provinsi di NTT 2.650 kilo meter. Dari jumlah itu,  yang tidak mantap, atau masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan sepanjang, 819,51 kilo meter tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.

“Tahun 2019 ini, kita mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 78 miliar lebih untuk pembangunan jalan sepanjang 22,4 kilo meter.  Kita akan mendapatkan DAK setiap tahun.  Kalau kita ambil asumsi, selama 5 tahun flag, 22,4 kilo meter per tahun, maka sampai dengan Tahun 2023 sudah mencapai 112 kilo meter. Tetapi, kalau tahun berikut anggarannya naik, maka total panjang jalan yang dikerjakan juga ikut bertambah. Itu baru dari dana DAK saja,” kata Nenabu.

Baca juga :  Pemkab Kupang dan Alfa Omega Tandatangan MoU Proyek Envision

Masih di Tahun 2019, jalan provinsi yang dikerjakannya sepanjang 73,32 kilo meter, termasuk  22,4 kilo meter yang anggarannya bersumber dari dana DAK tadi.

“Khusus di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kita mendapatkan suntikan dana dari pusat melalui program hibah jalan daerah (PHJD), dengan sistem kita menggunakan uang kita dulu, baru diganti. Itu juga harus dianggarkan dalam APBD I NTT. Pusat akan memberikan  uang dalam bentuk PHJD itu untuk kita sekitar Rp 130-an miliar, dan diharapkan kerja selama tiga tahun,” paparnya.

Ia mengaku, baru saja pulang dari Jakarta, untuk membahas  hal itu sekaligus membawa komitmen pemerintah untuk menerima bantuan tersebut.  “Karena syaratnya, kita harus mengalokasikan dana duluan, baru pusat  memberi bantuan.

Baca juga :  Sepanjang Oktober 2020, PLN Hadirkan Listrik di 23 Desa Terpencil di NTT

Tahun 2020 nanti, kita bisa mendapat  17 kilo meter jalan yang didanai dari PHJD dengan dana yang kita dapat  sebesar Rp 64 miliar. Kalau sekarang kita dapat sekitar Rp 22 miliar lebih,” ujarnya.

“Jadi, kalau kita hitung-hitung dari total jalan provinsi sepanjang 819,51 kilo meter yang belum mantap tadi, dikurangi penanganan sekarang, dan dikurangi DAK, maka bisa diselesaikan dalam tempo 5 tahun lalu dikurangi PHJD tadi, maka sisa yang nanti saya harus urus mulai dari 2020 -2022 totalnya hanya  632,59 kilo meter lebih, dan  itu yang harus dituntaskan dalam tempo 3 tahun,” janji Nenabu.

Ia berjanji, sisa 632,59 kilo meter yang menjadi tanggungjawabnya akan diplotkan selama dua tahun, dimana Tahun 2020 akan mengerjakan 293 kilo meter, dilanjutkan Tahun 2021 sepanjang 192 kilo meter, maka sisa 39 kilo meternya dituntaskan Tahun 2023.

Baca juga :  RSUD Umbu Rara Waingapu Jadi Pelanggan Premium Pertama di Sumba

Untuk percepatan, ia akan menggunakan inovasi terbaru dengan spesifkasi secara nasional, dimana urukan di bawahnya dilakukan modifikasi sementit, atau disebut lapisan  larutan fondasi semen, tanah, dan komposit setara dengan kekuatan beton.

Kemampuannya, menurut dia, melebihi agregat A yang dikerjakan selama ini, dengan harganya murah dan cara kerjanya cepat.

“Jadi, kita harus menggunakan urukan mirip beton. Tahun 2020, saya kerja 293 kilo meter, dan 2021 kerja 292 kilo meter, dan 2022, saya kerja 39 kilo meter, maka tahun 2022 sudah tuntas,” tutupnya. (ade)