Soal Relokasi Penduduk Pulau Komodo, Bupati Mabar Belum Memberikan Jawaban

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula belum memberikan jawaban pasti terkait wacana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) dan rencana relokasi penduduk Pulau Komodo yang sudah bertahun-tahun berdiam di dalam kawasan tersebut.

“Kami belum bisa menjawab menolak atau menerima, karena masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), dan Pemerintah Pusat (Pempus),” kata Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula menjawab wartawan media ini di ruang kerjanya, Jumat (2/8/2019).

Bupati Dula ditanya terkait wacana penutupan Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK)  sekaligus rencana relokasi penduduk Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sudah diwacanakan Pemprov NTT dan Pempus selama ini.

Ketika ditanya  item-item apa saja yang akan dikaji nanti, jawab Bupati Dula, tidak tahu, sebab yang menyusun materi kajiannya bukan dirinya selaku Bupati Mabar,  tetapi itu ranahnya Pemprov NTT dan Pempus.

“Prinsipnya, kami menunggu saja seperti apa hasil kajiannya  dari Pemprov NTT dan Pempus nanti. Setelah ada hasil kajian yang matang itu nanti, baru kami menyatakan sikap apakah setuju atau tidak,” kata Bupati Mabar dua periode ini.

Baca juga :  SIPD Hadir Untuk Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut informasi yang diperolehnya, tim yang melakukan pengkajian dari Pemprov NTT dan Pempus itu akan turun ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar tanggal belasan Agustus 2019 ini.

Tidak Ada Pemaksaan
POSE BERSAMA- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef Adrianus Naesoi berpose bersama Direktur Operasi Brigadir Jenderal TNI (Mar), Budi Purnama, S.Pi, M.Agr, didampingi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Emi Frizer, S. E., M.M bersama unsur terkait usai pembukaan Rapat Koordinasi Pencarian dan Pertolongan Latihan SAR Beregu dan Pelatihan Potensi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang di Hotel Neo Kupang, Senin (29/7/2019)

Sebelumnya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ( Wagub NTT), Josef Adrianus Naesoi mengatakan, tidak ada pemaksaan kepada masyarakat Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) untuk keluar dari tempat itu.

“Kalau mereka tidak mau, tidak boleh ada pemaksaan. Ini juga masyarakat kita. Kesejahteraan rakyat itulah hukum yang tertinggi,” kata Wagub Josef Naesoi kepada  wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Pencarian dan Pertolongan Latihan SAR Beregu dan Pelatihan Potensi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Kupang di Hotel Neo Kupang, Senin (29/7/2019).

Wacana penutupan Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) dan melakukan relokasi penduduk yang bertahun-tahun tinggal di dalam kawasan itu selama ini, semata-mata, menurut dia, untuk kepentingan konservasi alam.

Baca juga :  Pulau Lembata dan Desa Balus Permai Manggarai Timur Semakin Terang

“Binatang langka, seperti Varanus Komodo kita harus jaga, karena satu-satunya di dunia yang menjadi icon Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Karena itu, yang menjadi sumber makanannya, seperti rusa, kerbau liar, dan babi hutan harus dilindungi. Tetapi, realitanya saat ini sumber makanan komodo yang disebutkan itu sudah hampir punah ,” kata Wagub Naesoi.

Melihat fenomena itu, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewacanakan untuk melakukan konservasi, dengan konsekuensinya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan itu perlu direlokasi ke pulau-pulau yang masih kosong.

“Kita tidak memaksa masyarakat untuk keluar dari sana. Tetapi, kita tetap berupaya untuk melakukan negoisasi bersama masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya konservasi Kawasan TNK.  Yang paling penting  adalah kita menyelamatkan komodo, agar tetap bertahan untuk selama-lamanya di sana. Kalau tidak, telurnya komodo orang bisa curi. Kalau terjadi seperti itu,  bagaimana dia  (komodo,red) bisa berkembangbiak?  Pengawasan kita juga sangat lemah. Oleh sebab itu, kita minta untuk melakukan konservasi selama setahun ke depan sambil meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pencuri makanan komodo, seperti rusa,kerbau liar dan babi hutan,” tandasnya.

Baca juga :  Gubernur NTT Panen Jagung TJPS Kabupaten Kupang

Idealnya, menurut dia, supaya komodo jangan makan manusia, maka manusia tidak boleh ada di situ. Tetapi, dari sudut realita, manusia sudah tinggal di Kawasan TNK itu bertahun—tahun lamanya.

Ketika ditanya tempat yang disiapkan pemerintah untuk merelokasikan masyarakat dari Kawasan TNK nanti, jawab dia,  tempatnya nanti dicari. “NTT ini, pulau kosongnya masih banyak, seperti Pulau Kera tidak ada orang yang tinggal. Hanya sekarang yang kita pikirkan adalah biaya untuk pembangunan rumah dan mata pencaharian mereka setelah direlokasi nanti,” tutupnya. (gen/ade)