Djukana : Pemberitaan Media Harus Ramah Anak

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Ketua Bidang Penegakan Hak –Hak Perempuan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (Forkomwil Puspa) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ana Djuka,SH kembali mengingatkan para kuli tinta, agar dalam mempublikasikan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan media tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik yang bernuansa ramah anak.

Karena itu, dalam pemberitaan media harus berpihak kepada korban dengan menginisialkan namanya atau menggunakan nama samaran, dengan menyebutkan Bunga, sebagai pengganti nama korban, imbuh Ana, yang adalah Pemimpin Redaksi Harian Kota KURSOR ini saat memandu acara jumpa pers yang disampaikan Ketua Forkomwil Puspa NTT, Elisabeth Rengka dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 di Rumah Jabatan Wakil Walikota Kupang, Selasa (23/7/2019).

Dalam rangka HAN Tahun 2019 ini, Forkomwil NTT mengusung tema, Keluarga Sebagai Penopang Perlindungan Anak, dengan tag line “ Saya anak Indonesia, saya gembira.  Isu campaignnya, aku tau aku mampu, wujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak.

Sub tema, bangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia, wujudkan ketahanan keluarga untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat  dan berprestasi, wujudkan rekonstruksi sosial dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak-hak anak.

Baca juga :  Patriotisme Raja Sobe Sonba'i III Harus Terus Dilanjutkan Putra-Putri Daerah

Terkat itu semua, Ana yang juga salah satu penasehat Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Kota Kupang ini mengingatkan sesama rekan media, agar dalam pemberitaan yang berhubungan dengan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan maupun anak sebagai pelaku untuk tetap memperhatikan rambu-rambu kode etik jurnalistik.

Lalu mengapa anak-anak yang menjadi pelaku juga harus menggunakan nama samaran dalam pemberitaan, menurut Ana,  karena anak-anak, baik  sebagai pelaku maupun korban adalah korban dari sebuah ketidakadilan yang berdampak pada masa depan anak-anak itu sendiri.

Karena itu, Dewan Pers telah membekali para jurnalistik dengan menyusun pedoman pemberitaan yang ramah anak, dan ini telah dilakukan organisasi AJI. “ Teman-teman AJI telah berkontribusi kepada Dewan Pers untuk mensosialisasikan hal ini, sehingga menjadi pedoman bersama untuk pemenuhan hak-hak dasar anak,” tukasnya.

POSE BERSAMA –Para pengurus Forkomwil Puspa NTT berfoto bersama Ketua Forkomwil Puspa NTT, Elisabeth Rengka usai jumpa pers di Rumah Jabatan Wakil Walikota Kupang, Selasa (23/7/2019) (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Sebelumnya, Ketua Forkomwil Puspa NTT, Elisabeth Rengka mengatakan, melalui momentum HAN Tahun 2019, dapat menggugah semua pihak terhadap berbagai peristiwa pelanggaran hak-hak anak yang akhir-akhir ini cukup mencengangkan.

Diantaranya, keteraksesan anak untuk mendapatkan akta kelahiran, anak putus sekolah, kekerasan seksual, gizi buruk yang mengakibat stunting, anak yang berhadapan dengan hukum, perdagangan anak, penelataran anak, dan eksploitasi anak.

Ia menyebutkan, saat ini sudah ada regulasi yang memayungi persoalan akan hak-hak anak, baik secara internasional, nasional maupun tingkat daerah antara lain, Konvensi Hak Anak, UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Trafficking, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang bekerja.

Baca juga :  RSUD Umbu Rara Waingapu Jadi Pelanggan Premium Pertama di Sumba

Dalam pandangan Forkomwil Puspa NTT, lanjut dia, banyak faktor menjadi penyumbang dari persoalan pelanggaran hak anak, diantaranya pengabaian keluarga, kualitas pengasuhan yang rentan dengan kekerasan (diujung rotan ada emas), rendahnya tingkat pendapatan keluarga dan minimnya lapangan kerja lokal, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya perhatian dan aksi konkrit dari komponen tiga tungku (pemerintah, lembaga agama dan lembaga adat), minimnya akses terhadap layanan publik untuk kesejahteraan anak termasuk layanan perlindungan anak.

Parahnya, menurut Rengka, penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak didasarkan pada pengalaman anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi.

Berkaca pada isu, realitas serta hasil analisa persoalan anak di NTT, Forkomwil Puspa NTT merekomendasikan enam poin, pertama, negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak, seperti pengalokasian anggaran terhadap penanganan isu anak, ketersediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah anak, penguatan kapasitas tentang pelayanan berperspektif/ramah anak terhadap aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga lain yang bersentuhan langsung dengan anak.

Baca juga :  Gandeng TNI dan PT. Wartsila Indonesia, PLN Bantu Ruang Sekolah di Maumere

Kedua, lembaga agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat mimbar agama, konseling pastoral terhadap keluarga korban, dan pelaku, kurikulum pendidikan informal dan sekolah minggu pada masing-masing lembaga agama yang berperspektif/ramah anak.

Tiga, lembaga adat harus mempromosikan nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktek-praktek yang diskriminatif. Empat, private sector tidak boleh mempekerjakan anak. Lima, media massa dalam pemberitaannya tentang anak harus berdasar pada kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan ramah anak.

Enam, Forkomwil Puspa NTT mengajak publik dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak sebagai implementasi dari komitmen perlindungan hak-hak anak, dan kepentingan terbaik anak. (ade)