Rakor KPH 2019, Momen Evaluasi dan Penyamaan Persepsi

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan RHL di Lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tahun 2019 yang dilaksanakan sejak 18-20 Juli 2019  di Hotel Aston Kupang merupakan momen untuk mengevaluasi kinerja dan penyamaan persepsi untuk membawa perubahan ke depan.

Kegiatan yang digagas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadirkan 38 peserta dari  17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 22 UPT Lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota di NTT.

Kepala BPDAS NTT, Pina Ekalipta,S.Hut,M.Si didampingi Kepala Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung (BPDAS) Benain Noelmina Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dolfus Tuames kepada wartawan saat jedah Rakor tersebut di Hotel Aston Kupang, Jumat (19/7/2019) mengatakan, Rakor ini untuk mengevaluasi kegiatan dan progress yang telah dicapai selama ini.

Baca juga :  Gubernur NTT Panen Jagung TJPS Kabupaten Kupang

Karena itu, ia minta kepada para peserta untuk mengemukakan semua persoalan yang ditemui di lapangan kemudian dibahas secara bersama lalu dicarikan solusinya, sehingga menjadi landasan bersama untuk menentukan program kerja ke depan.

Dari hasil evaluasi, kata dia,  kendala yang ditemui teman-teman KPH di kabupaten/kota mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), karena masa transisi selama 2 tahun yang sebelumnya tunduk di bawah bupati/walikota, tetapi sekarang sudah beralih ke provinsi melalui Dinas Lingkungan dan Kehutanan NTT.

”Kami sebagai UPT KLH Pusat yang berada di daerah, memberi suport kepada Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLH)  NTT sebagai leader-nya dalam hal ini, Kadis Lingkungan dan Kehutanan NTT. Kita terus mengevaluasi diri, sehingga tahu tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing,” kata Pina.

Baca juga :  Gubernur Minta Coop TLM Berkolaborasi Dengan Pemerintah

“Banyak program Gubernur NTT perlu dikolaborasikan dengan program kami, seperti model desa di 22 kabupaten/kota di NTT dalam bentuk desa sehat, dan desa pendidikan. Model ini, akan kolaborasi dengan program kami, seperti gerakan kampung pinang, kampung mangga, dan kampung kelor,” sebut dia.

Untuk program kelorisasi yang lagi gencar dibicarakan Gubernur NTT saat ini, menurut dia, BPDAS NTT sudah memberikan dukungan konkrit berupa ketersediaan bibit dan anakan kelor yang siap dibagikan kepada masyarakat di 22 kabupaten/kota di NTT.

Dari Rakor ini, ia berharap, adanya penyamaan persepsi, dan  memahami Tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugas-tugasnya nanti.  (ade)