Realisasi Investasi Tahun 2018, Didominasi Bidang Perhotelan

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (PMPTSP NTT) mencatat, realisasi investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun 2018 lalu masih didominasi bidang perhotelan.

“Untuk NTT, realisasi investasi sampai tahun 2018, bidang perhotelan menduduki peringkat teratas,” sebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (PMPTSP NTT), Drs. Marsianus Jawa, M.Si  kepada wartawan media ini di Kupang, Rabu (10/7/2019).

Dari 22 kabupaten/kota di NTT, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat menempati urutan teratas dengan persentase sebesar 23, 53 persen, diikuti urutan kedua, Sumba Timur, 21,86 persen, dan urutan ketiga, Kota Kupang, 17,39 persen.

Sedangkan untuk Tahun 2019, lanjutnya lagi, banyak investor yang berencana mau berinvestasi di bidang kelistrikan di NTT.

Untuk ke depan, kata Jawa, nilai investasi tertinggi ada di Sumba, karena beberapa investasi besar terdapat di sana, seperti pabrik gula tebu di Kabupaten Sumba Timur, perkebunan cengkeh yang luar biasa di  Waejewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Baca juga :  Romo Yohanes : Jadilah Manusia Baru

Khusus untuk perkebunan cengkehnya sendiri, kata Jawa, semuanya mempekerjakan tenaga kerja lokal di sana. Tanaman cengkeh yang ditanam baru 4 tahun saja sudah berbunga. Artinya, kata dia, cepat menghasilkan uang.

Investasi lain yang bergerak di NTT, seperti tambak garam di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), dan Malaka.

Terkendala Lahan
Ilustrasi garam

Menurut Jawa,  banyak orang yang mau berinvestasi di NTT, tetapi terkendala utamanya adalah masalah pembebasan lahan. Kedua, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti a kses jalan masuk ke lokasi proyek, jaringan internet, listrik dan air bersih.

Kata Jawa, investor yang datang itu,  mau berinvestasi yang aman, dan bebas dari persoalan lahan dengan masyarakat. Investor itu paling suka, kalau lahan itu sudah dikuasai oleh pemerintah daerah (Pemda), sehingga tidak mengalami kesulitan masuk.

Baca juga :  IAPKN Lakukan Penanaman Pohon di Lingkungan Pemkab Nagekeo

Karena itu, Pemda harus memfasilitasi untuk melakukan pembebasan lahan. Kalau itu terjadi, ia pastikan, banyak investor yang masuk ke NTT. Ia melihat, hampir semua garis pantai di semua daerah di NTT, seperti Sumba, Flores, dan Timor sudah dikapling oleh orang-orang tertentu.

“Mestinya, kita harus sosialisasikan terus kepada masyarakat soal ini. Tuntutan masyarakat juga tidak boleh berlebihan.  Contohnya, lahan tidur yang tidak terpakai ratusan tahun tanah di pinggir pantai, tetapi ketika investor mau masuk, baru mereka bilang harga pembebasan lahannya terlalu murah.  Karena itu, kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat,”tandasnya.

Kalau dari sisi perizinan melalui Dinas PMPTSP NTT, kata dia, semuanya dilayani secara gratis tanpa biaya, dan prosesnya cepat  “Saya bisa tandatangani dimana saja via online. Saya tidak perlu bertemu langsung dengan pemohon. Cukup staf mengirimkan  secara online ke Ipad saya untuk ditandatangani,”kata Jawa.

Baca juga :  KBM Tatap Muka Januari 2021, Djami : “Kami Kembalikan Pada Orangtua”

Keterlambatan itu biasanya, menurut dia, terjadi di perangkat tehnis daerah yang berurusan dengan izin, seperti UPL, UKL dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang mengeluarkan rekomendasi tehnis kepada pemohon atau investor. (ade)