Di Kota Kupang Terdapat 3000-an Rumah Tidak Layak Huni

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Berdasarkan hasil survei Tahun 2017 di Kota Kupang, yang adalah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terdapat 3000-an unit rumah yang nilai tidak layak huni.

Terhadap persoalan itu, pemerintah pusat (Pempus) melalui dana alokasi khusus (DAK) sejak Tahun 2018 lalu mulai membangun 41 unit rumah di Kota Kupang, dilanjutkan tahun ini sebanyak 162 unit rumah.

“Tahun ini kami mendapat anggaran DAK sebesar Rp 2,8 miliar lebih untuk membangun 162 unit rumah yang tidak layak huni  menjadi layak huni di Kota Kupang,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Ir. Beni Sain kepada wartawan di Kupang, Rabu (3/7/2019).

Jumlah itu tersebar di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Nunbaun Ndela, 53 unit rumah, Kelurahan Maulafa, 52 unit rumah,  Kelurahan Oesapa, 37 unit rumah, dan Kelurahan Oebufu, 20 unit rumah dengan nilai satu unit rumah sebesar Rp 17,5 juta.

Baca juga :  30 Persen Pasien Covid-19 di NTT Transmisi Lokal

Dari dana sebesar Rp 17,5 juta itu, lanjut dia, Rp 15 jutanya untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 jutanya untuk biaya upah pekerja. Kata Beni, bantuan ini sifatnya stimulan hanya untuk meransang masyarakat membangun rumahnya dari yang tidak layak huni menjadi layak huni.

“Karena sifatnya stimulan, sehingga peningkatan kwalitas ini tidak tuntas, dan kalau ada berkat lagi kita bisa tuntaskan. Kita hanya melakukan pendropingan material bangunan saja, sedangkan tugas pemilik rumah bisa secara gotong royong membangunnya dengan memanfaatkan upah kerja sebesar Rp 2,5 juta itu,”imbuhnya.

Ada beberapa hambatan yang ditemuinya, seperti  penerimaan bantuannya sudah tua sehingga secara fisik tidak mampu membangun rumahnya, atau penerima bantuannya seorang janda tua, dan suaminya dalam keadaan  sakit, sehingga mengalami kendala dalam hal membangun rumahnya.

Baca juga :  Pertemuan Persiapan Expo Anak Negeri 2020, Wagub NTT Ingin Penyerapan Anggaran Dipercepat

“Jika menemukan hambatan seperti itu, maka fasilitator yang kita tugaskan untuk melakukan pendampingan para penerima bantuan di lapangan harus membangun dengan sistem  gotong royong.  Jadi, beberapa rumah yang berdekatan bisa dikelompokan untuk secara gotong royong membangun rumahnya,” pesan dia.

Terkait program peningkatan kwalitas rumah masyarakat itu, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para penerima di tingkat kelurahan masing-masing.  Sekarang tinggal menunggu penetapan Surat Keputusan (SK) Walikota Kupang saja.

Setelah  ada penetapan SK Walikota nanti, maka tahap selanjutnya melakukan proses pencairan uang muka paling lambat 27 Juli 2019 yang dilakukan selama tiga tahap, yakni tahap I uang muka, 40 persen, tahap II, 40 persen  dan tahap III, 20 persen.

Baca juga :  Minta Bangun SMKN, Kades Wewa Didampingi AG Serahkan Proposal ke Wagub NTT

“Saya tegaskan, material bangunan yang diturunkan ke rumah penerima tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tetapi, harus membangun karena ada fasilitator yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk segera membangun rumahnya. Kalau tidak dimanfaatkan, maka fasilitator dan tim tehnisnya dinilai tidak mampu memberikan motivasi kepada masyarakat,” tandasnya. (ade)