KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Filmon Lulupoy, S.Pd  meminta Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Sikumana 3 Kota Kupang, Johanis Zacharias untuk segera mengembalikan potongan dana 12 guru honorer di sekolahnya sejak Januari – Mei 2019.

“Kalau memang itu benar, saya minta segera kembalikan dana yang sudah dipotong itu kepada guru honorer di sekolah tersebut,” kata Kepala Dinas P dan K Kota Kupang, Filmon Lulupoy, S.Pd kepada wartawan di Kupang, Jumat (24/5/2019).

Filmon dihubungi terkait keluhan sejumlah guru honorer di SDI Sikumana 3 Kota Kupang yang mengaku, honor mereka yang sebelumnya berkisar antara Rp 800.000- Rp 700.000 per orang/bulan, dipotong menjadi Rp 250.000/orang/bulan.

Terhadap keluhan guru honorer itu, ia berjanji,  dalam waktu ini akan memanggil kepala sekolah untuk diminta krafikasi. Prinsipnya, bagi dia, kalau pemotongan itu tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui keputusan rapat dewan guru harus dikembalikan.

Ia menyebutkan, sesuai petunjuk teknis (Juknis) dana bantuan operasional sekolah (BOS), dimana 15 persen dari total siswa dari sumber dana yang ada bisa digunakan untuk membayar upah guru honorer di sekolah.

Baca juga :  Persemaian Modern Labuan Bajo Bermanfaat Bagi Masyarakat Flores

“Jika terjadi penyesuaian atau pemotongan, maka harus dibawakan dalam rapat dewan guru terlebih dahulu untuk mendapat sebuah keputusan. Tidak boleh dilakukan pemotongan secara sepihak, apa lagi main intervensi,” tegasnya.

Terima Pengaduan  
Sekretaris Dinas P dan K Kota Kupang, Dumul Djami saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kantor Dinas P dan K Kota Kupang, Jumat (24/5/2019)
Sekretaris Dinas P dan K Kota Kupang, Dumul Djami saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kantor Dinas P dan K Kota Kupang, Jumat (24/5/2019)

Secara terpisah Sekretaris Dinas P dan K Kota Kupang, Dumul Djami mengaku, sudah menerima pengaduan dari para guru SDI Sikumana 3 Kota Kupang, baik mengenai pemotongan upah guru honorer maupun soal pemotongan pohon di sekolah yang dilakukan kepala sekolah.

Terkait penebangan pohon yang dilakukan kepala sekolah, isi surat pengaduan para gurunya menyebutkan,  bahwa kepala sekolah membuat rapat para guru untuk memangkas pohon. Tetapi, dalam kenyataannya bukan memangkas, tetapi memotong pohon.

Selain itu, ada pemotongan honorarium para guru honorer dari Rp 800.000/bulan turun menjad Rp 250.000/bulan per orang.  Guru juga mengaku tidak merasa nyaman dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan kepala sekolah dibawah kepemimpinan Jhon Zakarias  saat ini.

Baca juga :  Suami Ditahan, Melania Mengaku Kesulitan Menafkai Keluarganya

Dari 12 guru honorer yang mengajar di sekolah itu, menurut dia, hanya 8 guru saja yang menandatangani surat protes ke Dinas P dan K Kota Kupang.  “Kita sudah turun ke sekolah untuk melakukan klarifikasi dengan semua guru.  Tetapi, saat kami turun ke sekolah, kepala sekolahnya sementara sakit, sehingga belum mendengarkan klarifikasi dari kepala sekolah setempat,” jelas dia.

Terkait pemotongan dana guru honorer, ia sudah melakukan penelusuran, dimana jumlah siswanya sebanyak 448 orang, sedangkan dana BOS yang dicairkan hanya diperuntukan 387 siswa  yang masuk dalam Dapodik dengan besaran Rp 800.000 per siswa per tahun.

“Kita masih cari tahu, kenapa  yang lainnya tidak masuk dalam Dapodik, karena akan mengalami kesulitan saat mengikuti ujian di kemudian hari. Sebab, syaratnya yang bisa mengikuti ujian sekolah itu semua harus terdaftar dalam Dapodik sekolah,”urainya.

Aturan dana bantuan operasional sekolah (BOS), ujar dia,  dari 387 siswa itu X Rp 800.000 dibagi 15 persen dibagi 12 guru honorer dibagi lagi 12 bulan dalam setahun. “Kalau kita menghitung secara kasar, maka satu orang guru honorer bisa mendapatkan sebesar Rp 293.000 per orang/bulan.  Jika tahun 2018 lalu, guru honorer mendapat upah sebesar Rp 800.000/bulan per orang, itu tergantung jumlah siswanya berapa dan persentasi dana BOS sebesar 20 persen dari total dana yang diterima. Tetapi, sekarang hanya 15 persen saja,” kata Djami.

Baca juga :  KLHK Melaksanakan Pembangunan Persemaian Modern di Labuan Bajo

Menurut dia, kalau kepala sekolah melanggar ketentuan yang ada akan menjadi temuan Inspektorat atau BPK. “Hal ini tidak berarti potongan yang dilakukan kepala sekolah itu sah, tetapi ketika dilakukan penyesuaian, harusnya dilakukan komunikasi dengan para guru honorer dulu, sehingga bisa dipahami,” urainya. (ade)