KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kantor Pengacara /Mediator Fransisco Bernando Bessi, SH,MH dan Partner, di Jl. Frans Seda Nomor : 88 C, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka posko pengaduan bagi pegawai tidak tetap (PTT) yang telah diberhentikan Walikota Kupang.

“Kami membuka posko pengaduan selama dua minggu ke depan, terhitung hari ini, (10/52019 kemari,red) hingga dua minggu kedepan,” kata  Fransisco Bernando Bessi, SH,MH didampingi rekannya, Henhany K. Nggebu,SH saat menyuarakan hak-hak 15 kliennya yang adalah tenaga honorer atau PTT Kota Kupang yang telah diberhentikan Walikota Kupang dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (10/5/2019).

“Kami mendapat kuasa dari 15 orang tenaga honorer yang telah diberhentikan Walikota Kupang belum lama ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesuai aturang yang berlaku.  Sedangkan rekan PTT lainnya yang senasib dengan 15 orang itu masih menunggu karena diinformasikan untuk dipekerjakan kembali. Oleh karena itu ada yang tidak berani datang ke sini,” jelas Bessi.

Karena jumlahnya banyak, maka dia bersama tim kuasa hukumnya  belum bisa mengklaim 15 klien yang telah memberi kuasa kepada mereka  mewakili 369  PTT yang diberhentikan.

“Oleh karena  itu,  saya membuka dulu posko pengaduan bagi 369 PTT yang telah diberhentikan Walikota Kupang selama dua minggu ke depan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah hukum. Tetapi, kalau sudah direspon oleh pemerintah kota (Pemkot) Kupang untuk dipekerjakan kembali, maka kami tidak perlu mengambil langkah apapun,” ujarnya.

Baca juga :  KLHK Melaksanakan Pembangunan Persemaian Modern di Labuan Bajo

Ia berharap, DPRD Kota Kupang yang merupakan wakil rakyat bisa mengangkat masalah ini dengan memanggil Pemkot Kupang untuk dilakukan dengar pendapat terkait alasan pemberhentian 369 PTT tersebut.

Bagi Bessi, pemberhentian itu adalah hak prerogatif seorang kepala daerah, dalam hal ini Walikota Kupang bersama tim kerjanya, seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kupang.

“Namun, yang saya kritisi adalah proses pemecatan tenaga honorer itu harus transparan. Pemberhentian itu dasarnya apa?  Apakah mereka tidak lulus tes, atau ada hal-hal lain. Oleh karena itu, saya minta bantuan rekan-rekan media untuk di chek dulu. Kalau hanya alasan absensi, itu kan urusan instansi masing-masing,” kata Bessi.

Pakta Integritas
Kantor Pengacara /Mediator Fransisco Bernando Bessi, SH,MH dan Patner, Jl. Frans Seda Nomor : 88 C, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Fransisco juga menemukan ada pakta integritas yang dikeluarkan Pemkot Kupang untuk ditandatangani  PTT yang intinya meminta mereka dipekerjakan kembali pada unit kerja masing-masing.

Pakta  integritas itu mencakupi lima poin, pertama, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengertian dan tanggungjawab, kedua, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.

Ketiga, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, keempat, mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang, dan kelima, diberihentikan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Kupang,  apabila saya melanggar hal-hal yang sudah disebutkan di atas.

Baca juga :  Mateus Handur Resmi Jadi Plt Kepala SMKN 2 Welak

Menurut dia, kalau memang Walikota Kupang serius mempekerjakan mereka kembali, maka SK pemberhentiannya dianulir dulu baru diterbitkan SK pengangkatan baru berupa pakta integritas yang mencakupi 5 poin itu.

“Seharusnya, menganulir dulu SK pemberhentian sebelumnya baru bisa membuat pakta integritas seperti itu. Hal-hal seperti ini, menurut saya, sangat tidak masuk akal. Mereka statusnya  sudah diberhentikan, tetapi ada pernyataan untuk masuk kerja lagi. Tidak konsisten antara keputusan yang satu, dengan keputusan yang lainnya.  Jangan karena ada tekanan dari masyarakat  lalu memanggil tenaga honorer untuk dipekerjakan kembali.  Kecuali batalkan SK pemberhentiannya dulu, lalu melakukan perekrutan kembali dengan SK yang baru,” urainya.

Sementara Henhany K. Nggebu,SH, yang juga anggota tim kuasa hukum 15 PTT tersebut mengatakan, apa yang dilakukan Walikota Kupang harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Kata Nggebu, di belakang tenaga honorer yang diberhentikan itu  ada anak dan istri mereka  yang membutuhkan hidup. “Kami hanya membantu para tenaga honorer dari sisi hukum. Kami akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan instansi terkait. Tetapi, kalau tidak ada solusi, maka upaya hukum adalah langkah terakhir,” tandasnya.

Matalib, salah satu PTT Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang diberhentikan Walikota Kupang saat memberikan keterangan pers di  Kantor Pengacara /Mediator Fransisco Bernando Bessi, SH,MH dan Partener, di Jl. Frans Seda Nomor : 88 C, Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (10/5/2019)

Pada tempat yang sama, Matalib, salah satu PTT pada  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang yang juga korban pemberhentian dari Walikota Kupang mengaku telah menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan Pemkot Kupang itu.

Baca juga :  Gubernur NTT Undang Menteri Parekraf ke Bukit Kelabba Maja

Ia mengaku, hampir 60 persen dari 369 tenaga honorer yang diberhentikan sebelumnya itu sudah dipanggil menandatangani  pakta integritas tersebut untuk dipekerjakan kembali.

Pakta integritas itu muncul, setelah dikeluarkan SK pemberhentian dari Walikota Kupang.  “Katanya, kita akan dikembalikan ke tempat kerja semula. Tetapi, dengan adanya omongan Walikota Kupang yang hanya menerima 200 orang tenaga honorer,  pertanyaan kami yang lain akan dikemanakan,” tanya dia.

Walaupun dirinya sudah menandatangani pakta interigas, tetapi belum bisa bekerja kembali, karena SK pemberhentiannya belum dicabut.

“Teman-teman lain sudah bekerja kembali, tetapi saya belum masuk kerja kembali. Saya telah mengantongi SK pemberhentian, kecuali SK pemberhentiannya dicabut dulu baru dikeluarkan SK pengangkatan kembali.  Kalau alurnya seperti itu, saya siap bekerja kembali,” pungkasnya. (ade)