Tanaman Kelor Bisa Dikembangkan di Perhutanan Sosial

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan perhutanan sosial bisa menanam semua jenis tanaman termasuk pengembangan tanaman kelor yang sedang digalakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat ini.

“Perhutanan sosial adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat NTT seluas 566.000 hektar.  Sampai dengan saat ini yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kurang lebih  45.000 hektar yang sudah mengantongi 165 SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Artinya, masih sekitar 90 persen yang belum berizin,” sebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DLHK NTT), Ferdi Kapitan didampingi Kepala Bidang Pembinaan DLHK NTT, Rudi Lismonu saat ditemui  NTT PEMBARUAN.com di Kupang, Jumat (3/5/2019).

Untuk memenuhi kuota itu, pihaknya sedang melakukan koordinasi lintas sektor di NTT, seperti Dinas Pertanian NTT, Dinas Peternakan NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT termasuk di dalamnya sektor swasta.

Baca juga :  Kadis PUPR : “Kami Optimis 2021 Jalan Provinsi Sudah Tuntas”

Misalnya, dengan Dinas Pertanian NTT, pihaknya mempersilahkan untuk melakukan pengembangan tanaman kelor di kawasan perhutanan sosial melalui sistem kelompok berkisar antara 20 -30 orang per kelompok.

Begitupun, Dinas Peternakan NTT, secara lisan, ia sudah melakukan pendekatan untuk bisa memanfaatkan perhutanan sosial yang ada untuk pengembangan tanaman lamtoro teramba sebagai pakan ternak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DLHK NTT), Ferdi Kapitan didampingi Kepala Bidang Pembinaan DLHK NTT, Rudi Lismonu saat ditemui NTT PEMBARUAN.com di Kupang, Jumat (3/5/2019).

“Itulah, upaya –upaya yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kawasan perhutanan sosial.  Tidak mungkin kita bisa melakukan pemanfaatan 100 persen dari jatah 566.000 hektar  tersebut. Sebab, sebagian dari lahan 566.000 hektar itu adalah lahan yang tidak ada penduduknya. Yang ada penduduk, kita memfasilitasi kelompoknya untuk memanfaatkan hutan yang ada,” tukasnya.

Menurut dia, program ini memberi peluang kepada masyarakat untuk mulai mengelola kawasan perhutanan sosial demi kesejahteraannya dengan mengedepankan kelestarian lingkungan.

Baca juga :  Haji Asis: Nomor Urut 02, Simbol Keberkahan dan Kedamaian

Luas lahan perhutanan sosial yang dijatahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 566.000 hektar itu, kata Ferdi, tidak seluruhnya memiliki hunian. Tetapi, paling tidak, masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan perhutanan sosial  bisa   memanfaatkannya.

Terkait usaha apa saja yang dikelola kelompok masyarakat di dalam kawasan perhutanan sosial itu, kata Ferdi, semua jenis usaha bisa dikembangkan, seperti tanaman pangan ( jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sebagainya), pengembangan tanaman kelor, pengembangan lamtoro teramba sebagai pakan ternak, dan  budi daya ikan air tawar.

Inilah salah satu contoh tanaman lamtoro teramba yang dikembangkan Dinas Peternakan NTT pada kelompok masyarakat peternakan di Kabupaten Kupang selama ini. (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Menjawab media ini terkait bantuan modal kelompok, Ferdi mengaku,  untuk sementara dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  belum mengalokasikan anggaran untuk itu, kecuali secara nasional ada anggarannya. Tetapi, itu pun dibatasi anggarannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dan’ untuk mendapatkan dana itu, kelompok  harus membuat proposal.

Baca juga :  Lima Tahun WTP , Kemenkeu Beri Penghargaan Kepada NTT

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemanfaatan perhutanan sosial ini mengarahkan masyarakat untuk berpikir secara ekonomis yang berorentasi pada kewirausahaan. “Jadi, tidak sekedar memanfaatkan lahan itu untuk menghasilkan produksi   yang cukup untuk makan, tetapi bagaimana cara untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Untuk peningkatan kapasitas kelompok, lanjutnya, perlu dilakukan pendampingan secara kontinyu. Keberhasilan kelas kelompok yang dibentuk itu nanti, akan tergambar dari kesejahteraan masyarakatnya. Artinya, mereka tidak sekedar menanam dan memanen, tetapi mereka bisa mengembangkan usahanya untuk mendatangkan pendapatan yang besar bagi keluarganya. (ade)