Sampah, Jadi Sorotan Rakor DLHK Tahun 2019

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Masalah sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan hidup menjadi sorotan pembahasan serius dalam rapat koordinasi (Rakor) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota se-NTT yang dipusatkan di Kabupaten Rote Ndao awal pekan ini.

Persoalan sampah menjadi isu strategis, tidak saja di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

“Salah satu komitmen kita adalah bagaimana melakukan pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga, termasuk didalamnya sampah spesifik salah satu isu yang lagi gencar dibiacarakan saat ini adalah limbah medis yang menjadi perhatian serius Gubernur NTT.

“Kita tahu  bahwa daerah kita sedang mengembangkan program pariwisata. Sehingga kalau pengelolaan sampah tidak ditangani secara serius, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi industri pariwisata. Sehingga bersama kabupaten/kota se-NTT kita membangun komitmen bersama bagaimana melakukan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DLHK NTT), Ferdi Kapitan didampingi Kepala Bidang Pembinaan DLHK NTT, Rudi Lismonu kepada NTT PEMBARUAN.com di Kupang, Jumat (3/5/2019).

Kata Ferdi, setiap orang dalam kehidupannya setiap hari menghasilkan sampah 0,4 kilo gram. Karena itu, komitmen untuk pengelolaan sampah ke depan, dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana kebijakan terkait penanganan sampah bisa dijalankan secara konsisten.

Baca juga :  KPUD Nagekeo Gelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan

“Tidak saja kita menyusun dokumen untuk kegiatan strategis daerah, tetapi diwujudnyatakan dalam aksi nyata. Misalnya, memberi penyadaran kepada masyarakat untuk membuangkan sampah pada tempatnya. Kita juga berharap, bahwa setiap kabupaten/kota harus membangun Bank Sampah.  Dengan adanya Bank Sampah ini, maka ada aktivitas untuk melakukan pemilahan.

Jadi, tidak semua sampah itu dibawakan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kalau kita pilah, maka sampah itu bisa mendatangkan nilai ekonomis,” paparnya.

Contohnya, Bank Sampah di Kota Kupang, sudah dilakukan pemilahan antara sampah organik, sampah plastik, gardus, kaleng-kaleng minuman, dan sebagainya.

Disisi lain, ia melihat,  malah sampah organik itu dibuang. Padahal itu bisa dikelola untuk menjadi pupuk kompos. “Ini yang terus kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena selama Rakor itu kita menemukan dimana perhatian pemerintah daerah terhadap kepedulian lingkungan masih rendah,”kata Ferdi.

Hal itu dibuktikan, alokasi anggaran kepada dinas –dinas tehnis yang menangani sampah itu sangat minim. Pengelolaan sampah itu harusnya ditangani secara serius, sementara di sisi lain tidak didukung dengan anggaran.

Fenomena itulah, yang menjadi salah satu poin dalam Rakor DLHK Kabupaten/Kota se-NTT tahun ini untuk mendorong Pemda menyiapkan anggaran khusus pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing.

Baca juga :  New Normal, Gubernur NTT : Tidak Melarang Untuk Pesta

Lakukan Bimtek 

TUMPUKAN SAMPAH- Inilah tumpukan sampah yang dibuang berhamburan di depan gerbang masuk Perumahan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum diangkut oleh petugas kebersihan Dinas Kebersihan Kota Kupang belum lama ini (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Masih terkait dengan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananan NTT telah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) penanganan limbah medis pada 28 rumah sakit di daratan Timor, Rote, Sabu dan Alor  selama  2 hari, sejak tanggal 2 -3 April 2019 di Kupang.

Tujuannya supaya limbah medis itu  dikelola secara baik. Selama ini, ia melihat, penanganan limbah medis itu tidak berbeda dengan penanganan sampah rumah tangga. Padahal, limbah medis itu bersifat infeksi, karena bekas-bekas medis itu mengandung zat-zat kimia.

Ferdi mengatakan, Gubernur NTT telah memberikan arahan untuk segera mungkin melakukan penanganan terhadap limbah medis, seperti limbah medis di Rumah Sakit Umum (RSU) W.Z. Johanis Kupang yang hingga hari ini belum memiliki incenerator atau mesin pembakar sampah.

Dalam datanya, rumah sakit yang sudah memiliki mesin pembakar sampah medis di Kota Kupang   hanya Rumah Sakit St. Carolus Boromeus Kupang, dan itu pun kapasitasnya masih  terbatas.

Untuk itu, cara penanganannya dalam waktu singkat adalah bekerjasama dengan PT. Sarana Agra Gemilang (SAG) Kupang, atau PT. Semen Kupang untuk melakukan pembakaran sampah-sampah medis rumah sakit yang lebih dari 100 ton.  “Kita berharap, dalam minggu depan surat keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah ada,” harapnya.

Baca juga :  Wagub NTT : Jaga Habitat Komodo Menjadi Lebih Modern dan Menarik

Selain itu, pihaknya juga sedang dalam proses penyiapan kelembagaannya berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk di dalamnya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Idealnya memang, menurut dia,  setiap rumah sakit wajib memiliki incenerator, tetapi dalam kenyataannya tidak didukung dengan SDM, sehingga usia inceneratornya tidak lama. Hal ini menunjukkan pengelolanya tidak memiliki kapasitas.

Ia berharap, dengan terbentuknya UPT di bawah DLHK nanti,  mampu menangani  urusan persampahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor : 23, dimana urusan persampahan termasuk di dalamnya sampah medis merupakan kewenangannya DLHK. (ade)