Perhutanan Sosial di NTT Kantongi 165 SK

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Perhutanan sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengantongi  165 Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang siap dikelola oleh kelompok masyarakat setempat.

Dari 566.000 hektar  jatah perhutanan sosial untuk NTT, yang sudah mendapatkan izin baru 44.595 hektar yang sudah mengantongi  165 SK  dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr.Ir. Bambang Supriyanto,M.Sc saat memberikan sosialisasi dan sinkronisasi perhutanan sosial di NTT yang berlangsung di ruang rapat Sekda NTT, Jumat (26/4/2019).

Dari jumlah itu, terbanyak terdapat di Kabupaten  Sikka disusul Kabupaten  Alor dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).  Artinya, kata dia, baru 10 persen  areal perhutanan sosial di NTT yang sudah memiliki SK-nya.

“Tantangan pertama adalah bagaimana kita mempercepat izin itu kepada kelompok masyarakat yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya sudah menghadap Gubernur NTT untuk  percepatan di NTT dan misi pasca izinnya,” kata Bambang.

Baca juga :  Hingga Oktober 2020, Realisasi Pengiriman Ternak Sapi ke Luar NTT 93,70 Persen

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, negara mengalokasikan hutan negara untuk kelompok masyarakat seluas 12,7 juta hektar atau sebesar 30 persen, dan menurut Bambang,  itu sudah tercapai.

Tetapi,  dalam pelaksanaannya, lanjut Bambang,  alokasinya malah bertambah dari 12,7 juta hektar naik menjadi 13,8 juta hektar atau berkisar antara 31-32 persen lahan perhutanan sosial itu dikelola oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan yang sudah ditandatangani Menteri LHK.

Pengelolaan perhutanan sosial itu nanti, lanjut dia, dimana subyek dan obyeknya harus tepat sasaran, dan tidak boleh dikelola oleh orang atau perusahan yang salah.

Seperti diisyaratkan dalam P-83 dan P-39, dimana subyeknya adalah masyarakat setempat yang tinggalnya di dalam  atau sekitar kawasan hutan atau lazim disebut by name, dan by address.

Setelah itu dibuat proposal dilampiri dengan rencana kerja usaha (RKU), rencana kerja tahunan (RKT) bagi pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) perhutanan sosial, daftar nama kelompok dilampiri foto KTP masing-masing anggota.

Baca juga :  Daniel : Terima Kasih BWS NT II Telah Membangun Sumur Bor di Desa Bokong

“Proposal yang diajukan itu nanti, akan kita chek untuk dilakukan verifikasi tehnisnya, dan kalau bukan masyarakat setempat terpaksa harus dikeluarkan,” tukasnya.

Bambang menyebutkan, dari 12,7 juta hektar alokasi lahan perhutanan sosial di Indonesia  sesuai perintah Presiden Jokowi, baru dapat  2,633 juta hektar atau sekitar 20 persen, dan  di NTT baru 165 hektar lahan perhutanan sosial yang sudah mengantongi SK.

Ada 5 bentuk izin perhutanan sosial, yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat (HTR), kemitraan kehutanan antara KRPH, BBKSDA dengan tokoh masyarakatnya, dan terakhir adalah hutan adat yang sudah diakui keberadaannya oleh adat setempat.


Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr.Ir. Bambang Supriyanto,M.Sc didampingi AS II Setda NTT, Ir. Samuel Rebo,M.Si saat memberikan sosialisasi dan sinkronisasi perhutanan sosial di NTT di ruang rapat Sekda NTT, Jumat (26/4/2019). (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Asisten II Setda NTT, Ir. Samuel Rebo,M.Si saat membuka sosialisasi sekaligus menjadi moderator dalam kegiatan tersebut mengatakan, regulasi perhutanan sosial  perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada para pemangku kepentingan.

Baca juga :  Presiden Jokowi Apresiasi Simulasi Bencana di Labuan Bajo

Rebo mengatakan, kawasan hutan yang ada bermanfaat juga bagi masyarakat yang ingin mengembangkan tanaman kelor yang sedang digalakan Gubernur NTT saat ini. Yang penting, bagi dia, tetap menjaga fungsi daripada hutan itu sebagai paru-paru dunia.

“Lalu bagaimana masyarakat memanfaatkan kawasan hutan sosial itu? Kita perlu melakukan sosialisasi secara baik, sehingga masyarakat benar-benar memahaminya,”tutupnya.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdi Kapitan, Kepala  BBKSDA NTT, Ir.Timbul Batubara,M.Si, Kepala Dinas Peternakan NTT, Dani Suhadi, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Wayan Darmawa, dan para KRPH se-NTT. (ade)