Putusan PTUN Kupang, IUI Kepada PT. GIN Tidak Sah

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dalam putusannya menyatakan izin usaha industri menengah (IUI) Nomor: 535/IUI/05/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada tergugat intervensi PT. Garam Indo Nasional (GIN) untuk kegiatan tambak garam di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang tidak sah.

Karena itu, majelis hakim memerintahkan untuk mencabut izin usaha industri menengah nomor: 535/IUI/05/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang  kepada PT. GIN, selaku tergugat intervensi.

Sidang putusan yang tanpa dihadiri tergugat itu dipimpin majelis hakim, Mariana I. Junias,SH,M.Hum dengan anggota hakimnya masing-masing, Simson Seran,SH,MH, dan Prasetyo Wibowo, SH,MH serta Panitra Pengganti, Marthen A.Yacob,SH,MH di PTUN Kupang, Selasa (16/4/2019).

Baca juga :  Disnakkeswan Mabar dan BOP-LBF Gelar Pelatihan "Butcher"

Hadir dalam putusan itu, Henry Indraguna,dkk, tim kuasa hukum penggugat  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD)  yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS).

Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN Kupang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal, dan tidak sah izin usaha industri menengah nomor 535/IUI/05/ DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada PT. GIN.

Memerintahkan tergugat untuk mencabut izin usaha industri menengah nomor: 535/IUI/05/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada PT. GIN.

Membebankan biaya perkara kepada tergugat dan  tergugat intervensi sebesar Rp 669.000. Terhadap putusan itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan tergugat intervensi selama 14 hari ke depan untuk berpikir, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Baca juga :  Bawaslu Nagekeo Pastikan Hak Pilih Masyarakat Tetap Terjaga

 

Segera Dilaksanakan

KETERANGAN PERS – Henry Indraguna, Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD)  yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai sidang di PTUN Kupang, Selasa (16/4/2019).

Henry Indraguna,dkk, Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD)  yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) kepada wartawan usai sidang di PTUN Kupang, Selasa (16/4/2019) mengatakan, apa yang sudah diputuskan majelis hakim harus dilaksanakan oleh tergugat dan tergugat intervensi.

“Sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dijalankan tergugat. Atas putusan ini nanti, kami akan melakukan upaya hukum lanjutan,” janji Henry.

Seperti diketahui, untuk mengajukan permohonan izin usaha industri  menengah, dan izin usaha industri besar wajib melampirkan paling sedikit, foto kopi identitas diri pemohon, foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwewenang, foto kopi izin lingkungan kawasan industri, dan foto kopi dokumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga :  PLN Gelar Simulasi Selamatkan Korban di Tower

Yang dimaksudkan dengan izin lingkungan adalah izin usaha yang diberikan kepada pemohon yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UKL dan UPL. (ade)