Lima Paket di Satker Air Baku dan Air Tanah Sudah Terkontrak

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Dari 18 paket yang akan dikerjakan di Satuan Kerja (Satker) Air Baku dan Air Tanah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) tahun ini,  lima paket diantaranya sudah terkontrak.

Lima paket yang sudah terkontrak itu, yakni tiga paket konstruksi dan dua paket supervisi atau pengawasan, kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Air Baku dan Air Tanah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II  Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pahlawan Perang kepada media ini di Kupang, Selasa (16/4/2019).

Tiga paket konstruksi  jaringan air baku dan air tanah yang sudah terkontrak itu  tersebar di  Kabupaten Alor, Flores Timur (Flotim)  dan Timor.

Baca juga :  Diresmikan, KMP Garda Maritim 3 Lintas Kupang-Rote

“Jadi, lokasi yang nanti kami bangun itu adalah lokasi yang sudah disiapkan oleh masyarakat  sesuai permohonan mereka sendiri. Dan’ kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat,” kata Pahlawan.

Saat ini, sedang dilakukan persiapan lapangan, dan  rencananya setelah paskah akan dilakukan sosialisiasi kepada masyarakat, sehingga diperkirakan awal Mei 2019 sudah mulai action.

Menurutnya, dari 18 paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar  Rp 57 miliar itu baru 5 paket yang bisa dikontrak karena sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni. Sedangkan,  sisa 13 paket lainnya dari dana  pinjaman Surat Berharga Syariat Negara (SBSN ) yang masih  dalam tanda bintang.

Baca juga :  Pemprov NTT dan Sepasi Kerjasama di Bidang Budidaya Sorgum

Sisa 13 paket yang  masih dalam tanda bintang itu,  yakni 12 paket konstruksi, dan  1 paket supervisi.  Dari 18 paket tersebut, tiga paket fisik dan 4 paket supervisi bersumber dari dana APBN murni.  Sedangkan sisanya berupa Surat Berharga Syariat  Negara (SBSN ) atau dana pinjaman yang masih  dalam tanda bintang atau masih menunggu pembukaan blokir.

“Kalau pembukaan blokir, berarti  harus ada revisi DIPA, sehingga kita bisa melakukan proses penunjukkan peninjauan barang dan jasa atau disebut  SPPJ.  Setelah itu baru dilakukan proses kontrak atau diperkirakan setelah Pilpres 2019 ini,” tukasnya. (ade)