Pemilu 2019, KPU Batalkan Kepesertaan Enam Parpol di 8 Kabupaten di NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN. com- Komisi Pemilihan Umum (KPU)  telah membatalkan kepesertaan enam partai politik (Parpol) di 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

Keenam Parpol itu dibatalkan karena sampai dengan tenggang waktu tanggal 10 Maret 2019 belum menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sebagaimana diatur dalam pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jelas Ketua KPU NTT, Thomas Dohu saat jumpa pers di Hotel Sahid T-more Kupang, Minggu (24/3/2019).

Enam Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD di 8 kabupaten di NTT itu, yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) di Kabupaten Sabu Raijua, Partai Berkarya di Kabupaten Ngada dan Manggarai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sumba Timur dan Sabu Raijua.

Baca juga :  Bawaslu Nagekeo Pastikan Hak Pilih Masyarakat Tetap Terjaga

Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sabu Raijua,Sumba Barat dan Ngada, Partai Bulan Bintang (PBB) di Ngada, Nagekeo, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Sumba Timur serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Ngada.

Kepada wartawan, Thomas menjelaskan, keenam Parpol  yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten di 8 kabupaten yang disebutkan, tidak diikutkan dalam perhitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan (Dapil) yang bersangkutan untuk perolehan suara  di tingkat kabupaten.

Sedangkan untuk perolehan suara DPRD Provinsi NTT, dan DPR RI, tetap dihitung karena penentuan kursinya ada di provinsi dan pusat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu 2019, urainya.

Baca juga :  Edu Nabunome Telah Mengharumkan Nama NTT dan Indonesia di Bidang Olahraga

Pembatalan itu mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor  744/PL.01.6-Kpt/KPU/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang menetapkan pembatalan Parpol sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Ia menyebutkan, dasar pembatalan itu, pertama, Parpol yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tanggal 10 Maret 2019, sebagaimana diatur dalam pasal 334 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua, Parpol yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggang waktu tanggal 10 Maret 2019, sesuai ketentuan pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga :  Haji Asis: Nomor Urut 02, Simbol Keberkahan dan Kedamaian

Tiga, Parpol yang tidak memiliki kepengusan, tidak mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (ade)