Dohu : Gunakan Anggaran Sesuai Juknis

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu kembali mengingatkan para satuan kerja (Satker) masing-masing KPU, mulai dari KPU Provinsi hingga kabupaten/kota di wilayah kerjanya untuk menggunakan anggaran yang ada sesuai petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku.

Thomas mengumandangkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu 2019 KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se-NTT di Hotel Sahid T-more Kupang, Minggu (24/3/2019).

Rakor yang dihadiri unsur staf sekretariat dari  22 KPU Kabupaten/Kota se-NTT yang dipusatkan di Hotel  Sahid T-more Kupang itu berlangsung selama tiga hari, sejak 24 -26 Maret 2019.

Baca juga :  Satu Tahun Tak Ada Air, Pengeboran Sumur di Kampung Sillu Akhirnya Berhasil

Thomas mengatakan, semua Satker KPU, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota memiliki alokasi anggaran masing-masing, sebagaimana tercantum dalam daftar  isian penggunaan anggaran (DIPA)  yang telah ditetapkan melalui keputusan  KPU RI  Nomor 2054 tanggal 28 Desember 2018 lalu, dimana anggaran yang diturunkan itu dalam bentuk program hibah kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Karena itu, kepada semua Satker di jajaran KPU, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota di NTT,  ia ingatkan, agar realisasi penggunaan keuangan harus mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) kegiatan yang dilakukan setiap tahapan Pemilu 2019.

“Dari aspek perencanaan, sebagaimana yang kita tahu bahwa kegiatan Pemilu dilaksanakan dalam tahapan-tahapan. Hari ini (Minggu, 24/3/2019,red),  kita memasuki tahapan kampanye. Bersamaan dengan itu juga kita mempersiapkan logistik Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya, kita melaksanakan rekrutmen KPPS, bimbingan teknis (Bimtek) kepada penyelenggara mulai dari tingkat kecamatan, desa, dan dilanjutkan ke tingkat TPS nanti,” sebut dia.

Baca juga :  Jelang Pilkada, Polres Mabar Tingkatkan Koordinasi Pengamanan

Ia berharap, melalui Rakor ini semua bisa mengidentifikasi kebutuhan biaya dalam menyukseskan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu Tahun 2019.  “Kebutuhan biaya itu tidak hanya untuk personil yang ada saja, tetapi juga kebutuhan terkait lainnya. Semuanya harus mengacu pada DIPA, dan Juknis yang telah ditetapkan secara tehnis melalui RKA  KPU Kabupaten/Kota se-NTT,” imbuhnya.

Agar harapan itu bisa terwujud, maka ia mengajak seluruh peserta Rakor, untuk mengikuti kegiatan ini dengan cermat, sehingga minimal bisa mengurangi pertanyaan kepada bagian keuangan masing-masing KPU yang ada nanti. (ade)