Pemilu 2019, KPU NTT Bangun Pemahaman Bersama Lewat Bimtek

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  membangun pemahaman bersama melalui bimbingan teknis (Bimtek) pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara dan pelatihan penggunaan aplikasi situng dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 kepada para Komisioner KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Teknis dan Tenaga Operator Hitung pada 22 kabupaten/kota di NTT.

Bimtek ini akan dilanjutkan kepada panitia penyelenggara adhock di  tingkat bawah, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Sebab, implementator utama dalam Pemilu ada di tingkat mereka, kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu kepada media ini  disela-sela memberikan Bimtek pemungutan dan penghitungan suara kepada para Komisioner KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Teknis, dan Tenaga Operator Hitung pada 22 kabupaten/kota se-NTT di Hotel Neo Kupang, Jumat (1/3/2019).

Kata Thomas, Bimtek ini sebagai persiapan masa pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 mendatang.  “Kami menyadari bahwa pentingnya KPU memiliki pemahaman yang sama tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Kami membangun komitmen bersama secara kelembagaan,sehingga memiliki cita-cita yang sama untuk menyukseskan Pemilu serentak tahun ini,” tukasnya.

Baca juga :  Urgensitas Hak Kekayaan Intelektual Bagi 57 Produk UKM Lokal di Mabar

Karena itu, selama mengikuti Bimtek perlu membangun diskusi-diskus, dan sharing, supaya mampu mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan masalah apa saja yang sering terjadi di masing-masing wilayah.

“Setelah kita mengindetifikasi, di bagian mana atau di tahapan mana masalah itu muncul dan apa solusinya. Kalau kita mampu mengidentifikasi dan mampu memberikan solusi, niscaya pelaksanaan Pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar,” harap Mantan Ketua KPU  Manggarai Barat ini.

Yang terpenting bagi dia,  setelah Bimtek ini teman-teman dari KPU Kabupaten/Kota se-NTT  mampu mentransferkan ilmu yang ada untuk diteruskan ke panitia penyelenggara adhock, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Sebab, implementator utama dalam Pemilu ada di tingkat mereka.

“Untuk itu, kami akan melaksanakan Bimtek lanjutan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada minggu kedua Maret 2019. Selanjutnya, PPK bersama KPU Kabupaten/Kota melakukan Bimtek kepada PPS dan KPPS minggu ketiga Maret 2019  atau minggu pertama awal April 2019. Metode yang kami harapkan adalah tidak hanya ceramah, tetapi lebih banyak melakukan simulasi atau praktek apa yang mereka lakukan nanti pada tanggal 17 April 2019,” pungkasnya.

Baca juga :  Koor OMK Memeriahkan Misa Komuni Pertama di Gereja St. Kristoforus Matani

Dari simulasi yang dilakukan itu akan diketahui langkah kerja mana yang terlewati atau tidak dilaksanakan. “Kita juga akan membuat gerakan yang sama KPPS melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara serentak pada tanggal 16 April 2019,” kata Thomas.

Ia target  paling lambat 5 hari setelah coblos tanggal 17 April 2019 sudah mengupload semua informasi hasil penghitungan suara secara online kepada masyarakat dengan menggunakan dua tata cara, yakni entry dan scan, sehingga  untuk mmengetahui hasilnya masyarakat langsung mengakses melalui internet saja.

Peserta Bimtek di Hotel Neo Kupang

Dari kegiatan Bimtek ini, ia berharap, memiliki pemahaman yang sama dan mampu mentransferkan ilmu yang telah diperoleh untuk diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS, sehingga KPPS dalam melaksanakan tugasnya terhindar dari koreksi atau rekomendasi dari Bawaslu.

Selain itu, KPPS mampu menjawab semua keberatan yang disampaikan para  saksi saat melakukan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing wilayah.

Baca juga :  BNNP Ajak Milenial NTT Berkreasi Tanpa Narkoba Bersama REAN.ID

Belajar dari pengalaman Pilgub NTT Tahun 2018 lalu, dimana masalah yang sering ditemui terjadi pemungutan suara ulang di 32 TPS di NTT karena adanya kotak suara atau surat suara dicoblos sebelum hari H seperti terjadi di Kabupaten Alor dan Sumba Barat Daya (SBD).

Kasus lain pada Pilgub NTT 2018 lalu, dimana satu pemilih diberi 2 surat suara yang sama dan dicoblos semua. Ada juga pemilih yang tidak memiliki surat pindah memilih, tetapi diberi kesempatan untuk memilih.

Masalah lain lagi, ada pemilih ber KTP di luar TPS itu, tetapi diberi kesempatan untuk memilih. “Saya berharap, melalui Bimtek kali ini dapat meminimalisir hal-hal seperti itu,” tutupnya. (ade)