Di Satker Wilayah I BPJN X Kupang, Empat Paket Pekerjaan Dikenakan Denda Keterlambatan

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Dari 19 paket pekerjaan yang ditangani Satuan Kerja (Satker)  Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, empat paket diantaranya tidak selesai tepat waktu, sehingga dikenakan denda keterlambatan.

Empat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan hingga akhir kontrak tanggal 31 Desember 2018 lalu itu, yakni  paket pembangunan Jembatan Baudale dan Jembatan Sua, Kabupaten Rote Ndao.

Dua paket lainnya, yakni pembangunan Jembatan Gantung di Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan pembangunan drainase pada tiga titik di Kota Kupang tersebar di pertigaan Pulau Indah, depan Hotel On The Rock, dan Oesapa Besar.

“Keempat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan itu kita luncurkan kembali di tahun 2019 ini dengan perpanjang waktu maksimal 90 hari kalender ke depan untuk menyelesaikannya. Jika dalam tempo 90 hari belum juga selesai, maka terpaksa kita lakukan penalti atau blacklist  kepada rekanan yang mengerjakannya,” janji Rahyudi Khalid, ST. MT, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang kepada wartawan di Kupang, Rabu (16/1/2019).

Baca juga :  Walikota Kupang : Bansos Kepada Media Tak Ada Kepentingan Politik

 

Jembatan Baudale,Kabupaten Rote Ndao yang mengalami keterlambatan tahun 2018 lalu, dan saat ini pekerjaannya masih dilanjutkan dengan perpanjangan waktu maksimal 90 hari kalender ke depan. (Foto : Dokumen Satker Wilayah I BPJN X Kupang)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :  243, jelas Rahyudi,  jika ada paket pekerjaan yang pekerjaannya melewati  tahun anggaran berjalan, maka diberikan perpanjangan waktu maksimal 90 hari dengan konsekuensinya denda.

Rahyudi mengaku, keterlambatan penyelesaian kedua paket jembatan di Rote Ndao karena terjadi perubahan desain yang menyita waktu cukup lama.  Sementara waktu efektif bagi kontraktor  untuk bekerja hanya tiga bulan saja atau rata-rata starnya mulai Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Kendala lain yang dihadapi kontraktor pelaksana pembangunan kedua jembatan di Rote Ndao itu, menurut Rahyudi,  semuanya tidak memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP ), sehingga  harus bergantung kepada pihak ketiga.

Baca juga :  Pengurus DPW IMO Indonesia Provinsi NTT Dikukuhkan

Untuk pembangunan Jembatan Baudale, lanjut dia,  pengerjaannya saat ini sudah pada tahap agregat, tinggal pengaspalannya saja. Ia pastikan, kalau tidak ada hujan, maka pengaspalannya sudah selesai dalam pekan ini atau sekitar tanggal 20-an bulan ini progress fisiknya sudah rampung 100 persen. Sedangkan untuk pembangunan Jembatan Sua ditargetkan selesai akhir bulan  Januari ini.

DRAINASE- Inilah salah satu titik pekerjaan drainase di Oesapa Besar, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak selesai tepat waktu hingga akhir kontrak tanggal 31 Desember 2018 lalu, sehingga dikenakan denda keterlambatan dengan perpanjangan waktu maksimal 90 kalender.

Ketika ditanya, apakah perubahan desain kedua pembangunan dua jembatan di Kabupaten Rote Ndao itu berpengaruh pada anggaran dan volume pekerjaan atau tidak, jawab Rahyudi, tidak berpengaruh.

Begitu pun, dua paket pekerjaan di Kota Kupang, yakni pembangunan Jembatan Gantung di Alak dan pembangunan drainase yang progressnya rata-rata 94 persen saat ini ditargetkan tuntas 100 persen akhir bulanJanuari ini.

Baca juga :  KPU Sumba Barat Tetapkan 82.649 Pemilih Tetap

“ Amanat dalam PMK itu hanya 90 hari.  Tetapi, kalau selesainya cepat, lebih baik lagi. Misalnya, pekerjaan tersebut selesai dalam tempo 10 hari, maka dendanya hanya dihitung selama 10 hari saja. Tetapi, kalau dalam tempo 90 hari belum juga selesai, maka solusi terakhirnya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujarnya. (ade)