Inflasi di NTT Masih Tetap Terkendali

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Dari sisi perkembangan harga, inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang tahun 2018  masih tetap terkendali, atau tercatat rendah dibanding nasional.

“Sejak Januari  sampai saat ini inflasi NTT masih rendah pada kisaran 1 persen. Sehingga inflasi pada tahun 2018  kami perkirakan mendekati 3 persen, atau di bawah inflasi nasional berkisar 3,5 persen. Seluruh kelompok inflasi, baik pangan maupun lainnya dapat terkendali,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kupang, Naek Tigor Sinaga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 di Lantai III  Kantor BI Kupang, Kamis (13/12/2018).

Hadir dalam pertemuan tahunan itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, Unsur Muspida Tingkat I NTT, para kepala dinas lingkup Pemprov NTT, para pimpinan bank se-NTT, dan media massa.

“Untuk itu, kembali kami mengapresiasi seluruh upaya yang kita lakukan bersama, baik di dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTT, maupun kabupaten/kota tetap berupaya keras dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan di bawah koordinasi Polda NTT  yang terus bekerjasama dan berkoordinasi erat sepanjang tahun 2018,” ujarnya.

Ia menyebutkan, ada tujuh program pengendali inflasi di NTT, sehingga berhasil menjaga inflasi dalam sasaran target nasional. Sinergi yang telah berjalan dengan baik tersebut, kata Tigor,  pada akhirnya mendapatkan apresiasi dari TPID Pusat sebagai Tim Pengendalai Inflasi terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Tahun 2018.

Baca juga :  TBM Pelihara Desa Aeramo Resmi Dilaunching

“Dalam menghadapi hari raya Natal, 25 Desember 2018 dan Tahun Baru, 1 Januari 2019, kita tetap mewaspadai potensi inflasi, terutama pangan, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras dan bumbu-bumbuan yang terus menjadi pendorong utama inflasi di akhir tahun sebelumnya. Namun, kami optimis, dengan dukungan penuh Pemprov NTT dibawa kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Joseph Nae Soi, yang turun secara langsung melakukan sidak ke pasar-pasar dalam rangka memantau perkembangan stok pangan dan harga, terutama menyambut Natal, 25 Desember 2018 dan Tahun Baru, 1 Januari 2019, agar inflasi akhir tahun dapat tetap terkendali,” imbuhnya.

“Selain itu, sebagai tindaklanjut dari  tujuh langkah aksi TPID NTT, kami juga menyambut baik dukungan Pemprov NTT untuk segera merealisasikan fasilitas industri pakan ternak dalam rangka menjaga stabilitas daging ayam ras, yang menjadi salah satu penyebab inflasi akhir tahun,” kata Tigor.

Dari sistem stabilitas sistem keuangan, lanjutnya lagi, kinerja sistem keuangan secara umum tetap stabil, sejalan dengan kestabilan perekonomian daerah.  Penyaluran kredit tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kredit konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, kwalitas penyaluran kredit perbankan secara umum juga terpantaui baik tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah.  Pencapaian pangsa kredit uang Usaha Kecil Menengah (UKM) di NTT telah melampaui target pangsa pasar UKM secara nasional yang ditargetkan sebesar 20 persen dan mampu menjaga kwalitas kredit pada batas yang aman.

Baca juga :  Tingkatkan Budaya K3L, PLN Gelar Acara Safety Talk di UP3 Kupang

Dari sisi pengumpulan dana pihak ketiga di perbankan, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah, menurut dia,  tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya didukung peningkatan penyimpanan simpanan berupa tabungan masyarakat dan biro pemerintah.

Secara umum, rasio intermediasi perbankan juga tercatat relatif berimbang, yang menggambarkan masih terpeliharanya fungsi intermediasi perbankan di NTT. “Di bidang sistem pembayaran, kami akan terus memperkuat  kelancaran keamanan dan efisiensi dari berbagai transasksi ekonomi di bidang keuangan,” tukasnya.

Peserta yang menghadiri pertemuan tahunan BI Kupang, Kamis (13/12/2018)
Peserta yang menghadiri pertemuan tahunan BI Kupang, Kamis (13/12/2018)

Kata Tigor, pada bulan September 2018 lalu, bersama dengan Gubernur NTT telah dilaunchingkan penggunaan kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).  Ia juga mengapreasiasi peran Gubernur NTT sebagai pokok penggerak GPN di NTT yang telah mendorong penggunaan kartu GPN, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan Gubernur NTT ke depan, penggunaan kartu GPN tidak hanya terbatas hanya pada sektor  modern di perkotaan, tetapi juga di pasar tradisional kabupaten/kota.

“Untuk itu, kami bersama Bank NTT telah menginisiasi penggunaan kartu GPN di Pasar Inpres Ruteng, Kabupaten Manggarai. Ke depan, gerakan GPN  di pasar-pasar tetap kami dorong untuk memperluas jangkauan layanan non tunai di kalangan masyarakat,” janji Tigor.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mempercepat elektronikfikasi khas pembayaran non tunai di berbagai area. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), terbukti mampu memperluas akses keuangan, khususnya bagi keluarga yang tingkat penghasilannya rendah.

Baca juga :  Empat Tahun Berdiri, SMPN 6 Welak Belum Miliki Gedung Sendiri

Pada bulan November 2018 lalu, Bank Indonesia telah meluncurkan bantuan pangan non tunai di Kota Kupang. Ke depan, bantuan serupa juga dapat diterapkan di wilayah lainnya di NTT.

Di bidang pengeloaan uang rupiah, BI terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan khas keliling hingga yang tersebar di 8 kabupaten, yakni Maumere, Atambua, Waengapu, Ende, Ruteng, Lewoleba, Waekabubak, dan Kalabahi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada bank pengelola yang telah menghadirkan uang rupiah layak edar di seluruh daerah di NTT. Kami mengumumkan penghargaan kepada kantor bank pengelola khas terbaik yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  di penghujung acara tersebut,” pungkas dia.

Layananan khas keliling juga telah digunakan di seluruh wilayah NTT dan sosialisasi ciri-ciri khusus uang rupiah, mulai dari ujung Flores Barat di Labuan Bajo hingga Pulau Ndao, Selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di Oepoli, Perbatasan Timor Leste. (ade)

Komentar