1.094 Desa di NTT Masih Tertinggal

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Dari 3.048 desa yang tersebar di 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 1.094 desa diantaranya masih tertinggal atau 35,89persen. Sisanya, 1.945 desa berkembang atau 63,81 persen, dan 9 desa mandiri atau 0,30 persen.

Penempatan status desa itu berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu, kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maritje Pattiwaellapia dalam jumpa pers bersama wartawan dan instansi terkait di Ruang Rapat BPS NTT, Senin (10/12/2018).

Penentuan status IPD itu mengacu pada 5 dimensi, pertama, ketersediaan pelayanan dasar meliputi,fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kedua, kondisi infrastruktur mencakupi, infrastruktur ekonomi, infrastruktur sumber air minum, infrastruktur komunikasi, dan infrastruktur listrik.

Baca juga :  Jumlah Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di NTT 402 Orang

Dimensi ketiga,aksesbilitas meliputi, jenis jalan, angkutan umum, transportasi ke kantor camat dan kantor bupati. Dimensi keempat, pelayanan umum mencakupi, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan gizi buruk serta fasilitas olahraga, dan dimensi kelima, yaitu penyelenggaraan pemerintahan meliputi, kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa dan aset desa.

Berdasarkan hasil pendataan desa (Podes) 2018 di NTT, desa tertinggal berkurang sebanyak 481 desa, dan mandiri bertambah sebanyak 7 desa.  Kata Maritje, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan.

Pembangunan desa dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa serta mengawal pencapaian target –target Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2015—2019.

Baca juga :  Disnakkeswan Mabar dan BOP-LBF Gelar Pelatihan "Butcher"

Pendataan Podes ini, lanjut dia, merupakan kegiatan Sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan termasuk pendataan di kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pendataan Podes ini dilakukan 3 kali setiap 10 tahun mendahului kegiatan Sensus yang dilakukan oleh BPS. Pendataan Podes terakhir pada tahun 2018, yaitu 2 tahun menjelang Sensus penduduk 2020. (ade)

Komentar