Indraguna : “Kami Belum Bisa Bekerja Tanpa Izin”

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Henry Indraguna,SH, Ketua Tim Kuasa Hukum  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang dalam hal ini telah mengambil alih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) kembali menegaskan, bahwa sampai hari ini kliennya belum bisa melakukan aktifitas tambak garam di Kabupaten Kupang tanpa izin.

“Memang dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kupang, Korinus Masneno dengan kami belum lama ini meminta klien kami untuk melakukan usaha tambak garam di Kabupaten Kupang. Namun, sebagai warga negara yang taat hukum dan taat aturan kami tidak mau bekerja tanpa izin lingkungan, izin prinsip, dan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal),” kata  Henry kepada wartawan di Transmart Kupang, Kamis (6/12/2018).

Kamis,6 Desember 2018, pihaknya sudah mengajukan permintaan rekomendasi tertulis dari Bupati Kupang atau pejabat  berwewenang lainnya, sehingga atas dasar rekomendasi itulah kliennya bisa melakukan aktifitas tambak garam di Kabupaten Kupang sebelum izin dikeluarkan.

Baca juga :  Membrantas Mafia Tanah di Kabupaten Nagekeo

Menurut Henry, semua persyaratan yang berkaitan dengan permohonan izin sudah diajukan secara lengkap, dan sekarang berhenti di Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang tidak mau menandatanganinya dengan alasan ada tekanan dari atas.

“Kami sudah menemui Plt Camat Kupang Timur, dan dari pengakuannya ada tekanan dari atas. Selanjutnya kami mendatangi Sekda Kabupaten Kupang, namun Sekda tidak mau ditemui, sehingga kami langsung bertemu dengan Plt Bupati Kupang,  Korinus Masneno. Dalam pertemuan itu, Plt Bupati, Korinus Masneno meminta klien kami untuk bekerja dulu,  dan izin baru dikeluarkan saat panen perdana nanti,” papar Henry.

“Kami tidak mau digiring untuk terjebak melakukan perbuatan melawan hukum. Yang jelas kami tidak bisa bekerja tanpa izin. Keluarkan izin dulu berupa UKL,dan UPL.Kalau itu sudah ada, kami siap bekerja di lapangan,” tandasnya.

Baca juga :  KPU Sumba Barat Tetapkan 82.649 Pemilih Tetap

Ia juga mengusulkan, kalau bisa antara PT. PKGD dengan Pemda Kabupaten Kupang membuat  kesepakatan di  depan notaris disaksikan masyarakat umum, media massa, aparat penegak hukum (polri, jaksa, dan hakim), Bupati Kupang, dan Gubernur NTT berupa pernyataan tertulis yang isinya sambil menunggu Izin UKL, UPL, dan Amdal, PT. PKGD dibolehkan untuk melakukan tambak garam di Kabupaten Kupang.

“Kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, klien kami siap bekerja di lapangan. Kami siap menerima  konsekuensinya jika tidak bekerja, maka HGU kami bisa dicabut. Kalau kami disuruh bekerja tanpa izin, tolong dibuatkan rekomendasi atau surat yang ditandatangani Bupati Kupang, bahwa kami diberikan izin untuk bekerja tanpa izin Amdal, UKL,UPL dengan segala akibat nanti menjadi tanggungjawab pejabat terkait tersebut. Kami siap bekerja yang penting  ada hitam di atas putih, jangan omong doang. Nanti kalau kami bekerja tanpa izin, lalu ada yang menggugat siapa yang melindungi kami. Nanti semua cuci tangan. Jangan bekerja seperti Pilatus,” ujarnya. (ade)

Komentar