Budi Darmo Ambil Alih Sementara Tugas Pengawas Pembina SMPN 14 Kota Kupang

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Agar tidak terjadi kevakuman pengawas, Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menugaskan sementara saudara Budi Darmo untuk menjalankan pengawas  pembina di SMPN 14 Kota Kupang.

“Sambil menunggu pengawas yang defenitif, kami menugaskan sementara saudara Budi Darmo menjadi pengawas pembina di SMPN 14 Kota Kupang, menggantikan posisi saudara Eric Lay Lena, S.Pd yang ditugaskan sebagai pengawas pembina di sekolah itu sebelumnya,” kata Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho kepada wartawan di Kupang, Kamis (8/11/2018).

Okto diminta tanggapan terkait surat penolakan guru-guru SMPN 14 Kota Kupang terhadap oknum pengawas pembina, Eric Lay Lena, S.Pd di sekolah itu yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K Kota Kupang, dengan tembusan Walikota Kupang, Wakil Walikota Kupang dan Kepala Inspektorat Kota Kupang, Rabu (7/11/2018).

“Saya sendiri sudah menerima tembusan surat penolakan itu. Terhadap penolakan itu, Kadis P dan K Kota Kupang, Filmon Lulupoy,S.Pd, telah menugaskan saya untuk melakukan verifikasi, atau croschek ke sekolah, apakah benar 40 orang guru yang hadir dalam rapat dewan guru SMPN 14 Kota Kupang, Selasa (6/11/2018) menandatangani penolakan terhadap oknum pengawas tersebut atau tidak. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata daftar nama  dan tandatangani 40 guru yang hadir dalam rapat dewan guru, Selasa (6/11/2018)  itu benar adanya,” kata Okto.

Terkait siswa bernama Sebedus Halla yang dipindahkan dari sekolah itu ke SMPN 6 Kota Kupang, dari hasil krarifikasinya dengan guru dan kepala sekolah, bahwa keputusan itu ditempuh melalui rapat dewan guru.

Baca juga :  Dinas TPHP Mabar Gelar Temu Usaha

Sekolah hanya menegakkan aturan sebagai wujud  implementasi tata tertib (Tatib) yang sudah dibuat di sekolah itu. Menurut pengakuan guru-guru dan kepala sekolah, kata Okto, siswa yang dipindahkan itu sudah dilakukan pembinaan berulangkali, tetapi tidak mengalami perubahan, sehingga terpaksa menempuh jalan terakhir dengan cara memindahkannya ke sekolah lain.

Proses pemindahan siswa tersebut juga, lanjut dia, sudah melaui prosedur yang normatif.  Dari segi kemanusian, ujarnya lagi,  pihak sekolah melalui kepala sekolahnya memperlancar proses pemindahan siswa tersebut dengan melakukan komunikasi dengan Kepala SMPN 6 Kota Kupang untuk menerima siswa yang bersangkutan.

Tidak sebatas itu saja, kata Okto, Kepala SMPN 14 Kota Kupang juga mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp 500.000 untuk membeli pakaian seragam baru bagi siswa tersebut untuk bisa sekolah dengan baik di SMPN 6 Kota Kupang.

“Kita jangan hanya melihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) saja, tetapi juga prilaku anak tersebut. Anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, asalkan haknya itu berjalan dalam koridor normatif. Tetapi, ketika haknya itu melenceng dari aturan sekolah, maka aturan perlu ditegakan,” urainya.

Menurut pengakuan para guru dan Kepala SMPN 14 Kota Kupang, sebut Okto,  keputusan dewan guru yang sudah memindahkan siswa tersebut ke SMPN 6 Kota Kupang diminta untuk dibatalkan oleh pengawas pembina, Eric Lay Lena, dan berupaya untuk mengembalikannya ke sekolah tersebut.

Daftar hadir rapat dewan guru SMPN 14 Kota  Kupang yang melakukan penolakan terhadap pengawas pembina,Eric Lay Lena, Selasa (6/11/2018)
Daftar hadir rapat dewan guru SMPN 14 Kota  Kupang yang melakukan penolakan terhadap pengawas pembina,Eric Lay Lena, Selasa (6/11/2018)

Dari pengakuan guru-guru SMPN 14 Kota Kupang, ujarnya,  bahwa selama ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawas, yakni membimbing, membina, melatih kepala sekolah dan guru-guru sepertinya tidak dalam konteks mitra. “Kami sudah sepakat, bahwa motto pengawas adalah melakukan pembinaan dengan senyum, dan membimbing dengan hati. Ternyata, senyuman juga agak mahal, hati juga tidak dipakai dalam pembimbingan, maka menurut guru-guru dalam suratnya seperti polisi mengintoragasi seorang tersangka, sehingga dirasa terlalu mengintimidasi,” bebernya.

Baca juga :  Enam ASN di Lingkup Pemkab Mabar Terkonfirmasi Positif Covid-19

Karena itu, demi menjaga kemitraan ini,  para guru meminta untuk menggantikan pengawas lain di sekolah tersebut. Dan’ untuk menggantikannya, itu adalah kewenangan Kadis P dan K Kota Kupang, pungkasnya.

Okto mengatakan, untuk merespon tuntutan penolakan tersebut, Kadis P dan K Kota Kupang telah mengagendakan rapat bersama Korwas, para pengawas termasuk oknum pengawas yang ditolak untuk diminta klarifikasi pada hari Jumat, 9 November 2018.

Ketika ditanya nama pengawas pengganti yang akan diusulkan dalam rapat nanti, jawab Okto, salah satu pertimbangannya adalah daerah domisili. Dan’ secara kebetulan yang lebih dekat dengan SMPN 14 Kota Kupang adalah saudara Budi Darmo.

“Tugas kami hanya mengusulkan, dan kalau  Kadis P dan K Kota Kupang setuju dengan usulan tersebut, baru dibuatkan Surat Keputusan (SK). Untuk sementara, agar tidak terjadi kevakuman pengawas, kami percayakan saudara Budi Darmo menjadi pengawas pembina di sekolah itu,” paparnya.

“Dalam kapasitas sebagai Korwas, saya sudah meminta maaf kepada guru-guru dan Kepala SMPN 14 Kota Kupang atas ketidaknyamanan selama keberadaan pengawas kami di lapangan. Mari kita saling merefleksi diri untuk membangun kerjasama. Prinsip kerja pengawas adalah kami datang bukan seperti hakim yang mau mengadili terdakwa, tetapi kami datang sebagai mitra yang merindukan kerjasama sebagai tim yang solid dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Kupang ke depan. Guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah mitra dalam satu terminologi tri tunggal,”imbuhnya.

Baca juga :  Transportasi Dalam Wilayah NTT, Para Penumpang Dibebaskan dari Serfitikat Vaksin
Surat penolakan para guru SMPN 14 Kota Kupang
Surat penolakan para guru SMPN 14 Kota Kupang

Sebelumnya, dalam surat penolakan terhadap pengawas pembina atas nama Eric Lay Lena kepada Kadis P dan K Kota Kupang, yang ditandatangani 40 guru, dan Kepala SMPN 14 Kota Kupang, Amandus Dalot, S.Pd, Rabu (7/11/2018) mencakupi tiga poin.

Pertama, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak menempatkan diri sebagai mitra yang berupaya untuk membimbing, membina dan melatih kepala sekolah, dan guru-guru demi perbaikan , tetapi justru mengintimidasi dan mencari-cari kesalahan kepala sekolah dan guru.

Kedua, setiap persoalan yang timbul, tidak dicarikan solusi yang baik , tetapi persoalan tersebut dijadikan bukti untuk melaporkan pihak sekolah ke instansi terkait atau ke instansi lain tanpa didukung dengan data yang akurat.

Tiga, pengawas pembina dalam melaksanakan tugasnya sering memarahi kepala sekolah dan guru bahkan mengancam untuk melaporkan ke Walikota Kupang untuk dipindahkan ke sekolah lain, bahkan kehadirannya seperti polisi yang sedang mengintorogasi seorang tersangka. Tindakan tersebut membuat kepala sekolah dan guru-guru tidak nyaman dalam melaksanakan tugas.  (ade)

Komentar