Paternus : “Kami Sudah Terima Pengaduan PT. PKGD”

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang, Paternus Vinsi mengaku sudah menerima pengaduan dari Tim Kuasa Hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia  (PKGD) terkait dugaan tidak ada izin lokasi, izin lingkungan, UKL-UPL, dan SPPL yang dilakukan PT. Garam Indo Nasional (GIN) di atas lahan HGU milik PT. PKGD.

“Surat pengaduan dari tim kuasa hukum PT. PKGD sudah kami terima. Saat ini kami sementara pelajari isi pengaduannya,” kata Paternus kepada media ini via telepon selulernya, Jumat (2/11/2018).

Paternus juga belum bisa memberikan deadline waktu untuk menjawab pengaduan dari Tim Kuasa Hukum PT. PKGD, karena dirinya harus mempelajari satu persatu semua poin yang diadukan pihak pengadu, baru memberikan jawaban.

Sebelumnya, para advokat yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna dan Partners dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang dalam hal ini telah mengambil alih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semester (PGGS) dalam press realessnya yang diterima media ini, Jumat (2/11/2018) mengatakan telah melakukan pengaduan ke DLHK Kabupaten Kupang terkait dugaan tidak ada izin lokasi, izin lingkungan, UKL- UPL, dan SPPL yang dilakukan PT. GIN di atas lahan HGU milik PT. PKGD  di Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga :  Kades Wewa Minta BWS NT II Perbaiki Jaringan Irigasi Wuncung

Sebagaimana diketahui, saat ini PT. GIN telah melakukan kegiatan tambak garam di atas lahan HGU milik PT. PKGD, bahkan PT.GIN telah melakukan panen garam sebanyak dua kali.

Diduga, kegiatan tambak garam dan panen garam yang dilakukan PT. GIN tersebut tanpa adanya izin analisa mengenai dampak  lingkungan (Amdal), izin lokasi, izin lingkungan, UKL-UPL, SPPL.

Izin-izin yang disebutkan itu, menurut tim kuasa hukum PT. PKGD, sangat penting dan sangat diperlukan agar kegiatan yang dilakukan tidak dianggap ilegal atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Terkait pernyataan kuasa hukum PT. GIN yang mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak perlu izin Amdal. Sebagai orang yang  paham hukum, tulis tim kuasa hukum PT. PKGD dalam press realessnya, harusnya lebih jeli dalam membaca dan memahami isi dari setiap pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin –izin  dalam melakukan kegiatan tambak garam.

Baca juga :  Helikopter BNPB Jemput Sampel Swab di Nagekeo

“Jika kuasa hukum PT.GIN mengatakan tidak perlu izin Amdal. Menurut kami, itu logika yang membingungkan. Sebab, menurut Permen Nomor : 5 Tahun 2012 memang tidak diatur secara khusus masalah dampak lingkungan tambak garam. Namun perlu diketahui, kegiatan tambak garam memerlukan pengerukan tanah, dan pemanfaatan air laut. Artinya, kegiatan tersebut harus memiliki izin pertimbangan lingkungan dari instansi yang berwewenang,” tulis tim kuasa hukum PT. PKGD dalam press realessnya.

Selan izin Amdal, tim kuasa hukum PT. PKGD mempertanyakan keberadaan izin lokasi, izin lingkungan atau keberadaan UKL-UPL PT.GIN, apakah telah memiliki sejumlah izin atau tidak?  “Kalau ada, tunjukkan kepada kami. Oleh karena itu, apabila PT. GIN tidak mau dianggap ilegal, maka tunjukkan kepada kami izin lingkungan, izin lokasi UKL-UPL, dan SPPL-nya,” pinta tim kuasa hukum PT. PKGD.

Tim kuasa hukum PT. PKGD juga mempertanyakan kredibilitas kuasa hukum PT. GIN yang seolah-olah dengan gampang mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan tidak memiliki dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen Nomor : 5 Tahun 2012.  Statemen seperti itu, menurut tim kuasa hukum PT. PKGD, seolah-olah telah mengambil alih kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang.

Baca juga :  Disnakkeswan Mabar dan BOP-LBF Gelar Pelatihan "Butcher"

Tim kuasa hukum PT. PKGD berharap, pengaduan yang dilayangkannya bisa mendapat respon yang cepat dari DLHK Kabupaten Kupang, sehingga publik bisa mengetahui apakah PT. GIN dalam melakukan tambak garam di Kabupaten Kupang telah memenuhi syarat atau tidak (izin lingkungan, izin lokasi, UKL-UPL, dan SPPL dari PT.GIN).

Tim kuasa hukum PT. GIN, Mulyadi,SH saat jumpa pers dengan wartawan di Kupang belum lama ini mengatakan, usaha tambak garam milik PT.GIN di atas lahan 30 hektar milik masyarakat Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang tidak perlu mengantongi izin Amdal. Hal itu mengacu pada PP Nomor : 5 Tahun 2012, dimana tidak satu pun kalimat yang menyebutkan kalau kegiatan usaha industri garam wajib mengantongi izin Amdal. (ade)

Komentar