Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Bantah Tak Pernah Mengecam Gubernur NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Tim kuasa hukum yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna & Partners dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang telah mengambil alih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) membantah tidak pernah dalam statemennya mengecam Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantahan itu disampaikan tim kuasa hukum PT. PKGD melalui press realess yang diterima media ini, Selasa (30/10/2018)  terkait pemberitaan di salah satu media online di NTT yang seolah-olah mengadu domba antara PT.PKGD dengan Gubernur NTT.

Kesalahan penulisan itu, menurut tim kuasa hukum PT. PKGD telah diakui oleh oknum wartawan online tersebut, dan berjanji menggantikan redaksi kalimatnya dengan diksi yang lain.

Selain itu, tim kuasa hukum PT. PKGD juga ingin menjelaskan perihal informasi yang didapatkan dari media bahwa Mantan Bupati Kupang  menantang PT.PKGD untuk membuktikan masalah pelepasan hak.

Terhadap informasi itu, tim kuasa hukum PT.PKGD menjelaskan, pertama, bahwa PT.PKGD adalah investor baru yang telah mengakuisisi PT.PGGS pada tahun 2017.  Oleh karena itu, sangat tidak relevan jika PT.PKGD ditanyakan perihal pelepasan hak.

Menurut peraturan perundang-undangan, apabila suatu lahan telah diterbitkan sertifikat hak guna usahanya, maka hak atas lahan tersebut dimiliki oleh pemegang sertifikat selama jangka waktu yang ditentukan oleh Undang –Undang (UU) Pokok Agraria.

Kedua, sangat tidak relevan “yang maha kuasa” menjadikan pelepasan hak menjadi narasi yang membuat masyarakat semakin bingung. PT.PKGD selaku investor sangat membutuhkan kejelasan dalam hal penegakan hukum atas hak guna yang diberikan oleh negara melalui UU Pokok Agraria kepadanya. Pihaknya, hanya ingin bekerja, dan tidak menginginkan ada tantang menantang, karena hal itu akan menghambat pembangunan industri tambak garam di Kabupaten Kupang ke depan.

Baca juga :  FH Unwira Kupang Bedah UU Omnibus Law Cipta Kerja

Ketiga, terkait pernyataan “yang maha kuasa” yang menyinggung masalah pelepasan hak atau penerbitan sertifikat.  Seharusnya, menurut tim kuasa hukum PT. PKGD, “yang maha kuasa” bertanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang sebagai instansi yang berwewenang untuk menjawabnya. Jadi, menurut hemad tim kuasa hukum PT.PKGD, “yang maha kuasa” salah alamat jika menyinggung masalah pelepasan hak kepada PT.PKGD, karena untuk menjawab hal tersebut bukan kewenangannya.

Tim kuasa hukum PT. PKGD juga mengingatkan kepada “yang maha kuasa” untuk membuktikan tanah itu adalah tanah ulayat seharusnya menempuh jalur hukum, dengan  mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi, hingga saat ini kenapa tidak mengajukan gugatan ke PTUN, malah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tanah itu tanah ulayat?

Keempat, meminta kepada “yang maha kuasa” untuk tidak mengeluarkan pernyataan apalagi yang  menyingung kenapa PT. PKGD belum melakukan kegiatan tambak garam. PT. PKGD sangat menghormati, dan mentaati hukum.  Oleh karena itu, PT. PKGD tidak akan melakukan kegiatan tambak garam, apabila izin-izin yang diperlukan belum diterbitkan.

Kelima, sangat tidak relevan jika “yang maha kuasa” menyebut PT.PKGD membuat gaduh karena awalnya “yang maha kuasalah” yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan perusahaannya melalui media. “Selama “yang maha kuasa” mengeluarkan pernyataan di media, kami bersikap diam saja, karena kami bisa menahan diri. Tapi, dalam titik tertentu yang menurut kami pernyataan “yang maha kuasa” sudah berlebihan, kami berhak menggunakan hak jawab, dan hak jawab kami itulah yang kami gunakan untuk menjawab semua pernyataan yang dikeluarkan “yang maha kuasa”. Jadi, kalau gaduh seperti ini jangan kami yang disalahkan, harusnya salahkan siapa yang memulai. Dia yang mulai, harusnya dia pula yang mengakhirinya,”tulis tim kuasa hukum PT.PKGD dalam press realessnya.

Baca juga :  Anggota DPD RI Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di UCB Kupang

Keenam, tim kuasa hukum PT.PKGD juga mempertanyakan sikap “yang maha kuasa” yang sangat gigih bahkan dugaan mereka (tim kuasa hukum PT.PKGD,red) mau “pasang badan” untuk melindungi kepentingan PT.GIN. “Sebenarnya, PT. GIN itu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta? Karena, sepanjang sepengetahuan kami bahwa PT. GIN itu adalah perusahaan swata. Tapi, kenapa “yang maha kuasa” sangat gigih bahkan dugaan kami mau “ pasang badan”  membela kepentingan PT.GIN. Ada apa ini?,” tanya tim kuasa hukum PT. PKGD dalam press realessnya.

Ketujuh, tim kuasa hukum PT. PKGD mempertanyakan sikap “yang maha kuasa” yang tidak bertindak atas dukungan 1.200 masyarakat Babau kepada PT. PKGD dengan mengeluarkan izin-izin kepada PT.PKGD untuk bisa secepatnya bekerja, sehingga masyarakat merasakan kehadirannya. Kenapa “yang maha kuasa” terkesan tidak melihat dukungan masyarakat Babau yang adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kupang juga. Seharusnya,  dukungan masyarakat Babau dilihat dan didengar juga, tukasnya.

Kedelapan, bahwa hingga saat ini sikap PT.PKGD jelas, yaitu hak guna usaha atas lahan seluas 3.720 hektar tersebut adalah milik PT. PKGD sebagaimana diatur oleh UU yang berlaku. “Oleh sebab itu,  sikap kami jelas sangat tidak setuju akan kehadiran perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan tambak garam di atas milik HGU kami. Oleh karena itu, pernyataan “yang maha kuasa” yang mengatakan tidak boleh ada monopoli di Kabupeten Kupang, karena sebenarnya tidak ada yang memonopoli lahan di sana. Kami tidak memonopoli.  Kami pemilik lahan yang sah. Jadi, wajar jika kami marah, apabila ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan tambak garam tanpa sepengetahuan kami.” tegas tim kuasa hukum PT.PKGD dalam press realess tersebut.

Baca juga :  Pengurus DPW IMO Indonesia Provinsi NTT Dikukuhkan

Sembilan, terkait dengan pernyataan “yang maha kuasa” yang dimuat dalam media  hyperlink “http://www.safarintt.com” www.safarintt.com yang mempertanyakan posisi mereka (tim kuasa hukum PT.PKGD,red) sebagai pengacara. “Jawabannya sangat sederhana, kami adalah pengacara/kuasa hukum yang mewakili pemberi kuasa dalam membantu menyelesaikan permalasahan-permaslahan yang dihadapi oleh pemberi kuasa.  Sebagai lawyer/pengacara profesional, kami wajib mendukung serta membela kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan dan kami pastikan itu adalah tugas kami. Dan’ sebaliknya kami bertanya apa kepentingan “yang maha kuasa”?,” tanya tim kuasa hukum PT. PKGD. (*/ade)

Komentar