PT. GIN Diminta Pahami Soal Amdal

 

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –  Tim Kuasa Hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia  (PKGD) meminta pihak PT. Garam Indo Nasional (GIN) untuk memahami soal izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam sebuah usaha, seperti tambak garam di Kabupaten Kupang, sehingga masyarakat tidak kebingungan mendapatkan informasi yang sesungguhnya.

Permintaan itu disampaikan para advokat yang tergabung di Law Firm Henry Indraguna & Partners dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari PT.Puncak Keemasan Garam Dunia yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) melalui press realess yang diterima media ini, Senin (29/10/2018)

Tim kuasa hukum PT. PKGD mengingatkan kembali kepada PT.GIN, agar mereka (PT.GIN,red) memperbanyak membaca pengetahuan tentang informasi-informasi terbaru terkait Amdal.

Baca juga :  Diresmikan, KMP Garda Maritim 3 Lintas Kupang-Rote

Sesuai penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Kupang yang dimuat di media massa, kata Henry Indra Guna, kuasa hukum PT.PKGD, bahwa DLHK Kupang belum mengeluarkan Amdal karena PT.GIN belum memenuhi persyaratan antara lain, izin lokasi dan  izin lingkungan.

“Dari pernyataan itu,  tampak jelas bahwa sebenarnya PT.GIN sedang dalam proses pengurusan izin Amdal.  Jadi, kenapa kuasa hukum PT.GIN mengatakan kegiatan mereka tidak perlu izin Amdal? Kami mempertanyakan logika berpikir mereka itu, sehingga tidak membingungkan masyarakat,” tanya Henry Indra Guna yang adalah salah satu tim  kuasa hukum PT. PKGD.

Menurut Henry, ada 2 hal yang PT.GIN ketahui, pertama, Kepala DLHK sudah mengeluarkan pernyataan bahwa izin Amdal PT.GIN belum diterbitkan karena PT.GIN belum bisa memberikan persyaratan seperti izin lokasi, dan  izin lingkungan. Artinya, kata dia,  PT.GIN membutuhkan izin Amdal dalam kegiatan tambak garam di lahan yang terdapat dalam HGU  PT. PKGD.

Baca juga :  Latihan SAR Beregu Tahun 2020 Tetap Mematuhi Protokol Covid-19

Kedua, kuasa hukum PT.GIN mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan izin Amdal dalam melakukan kegiatan tambak garam dengan berbagai alasan yang menurut tim kuasa hukum PT. PKGD dapat membingungkan masyarakat.

“Kalau PT.GIN tidak memerlukan izin Amdal sebagaimana dikatakan kuasa hukumnya, tapi kenapa mengajukan permohonan izin Amdal ke DLHK Kupang? Mereka (PT.GIN,red)  membutuhkan izin Amdal, tapi malu-malu mengakui kalau mereka butuh,” ujarnya. (ade)

Komentar