Data, Sebagai Fondasi Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan di NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN. com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berkomitmen untuk meletakan data dan informasi yang akurat sebagai fondasi dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Hal itu dikemukakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bappeda NTT, Ir. Wayan Darmawan,MT  saat membuka kegiatan Eksposes Data Strategis dan Workshop Wartawan di Hotel Sotis Kupang, Selasa (23/10/2018).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pasal 31 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, pasal 391 bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi  terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Memaknai betapa pentingnya data, baik dalam proses perencanaan pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan, maka Pemerintah Provinsi NTT secara serius meletakkan data sebagai fondasi yang kuat dalam proses perencanaan dan evaluasi.

Hal ini didukung oleh kerjasama antara BPS dengan Pemerintah Provinsi NTT (BAPPEDA) dalam membangun forum data, melakukan koordinasi statistik, pembinaan statistic dengan stakeholder terkait serta terjalinnya kerjasama antara BPS dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui BAPPEDA NTT dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT dalam pembentukan wali data. “Dengan forum data dan wali data ini akan memudahkan kita selaku penyedia maupun pengguna data dapat dengan mudah mengakses data demi pelaksanaan tugas – tugas kedepan dan mengukur kinerja pembangunan daerah ini,” baca Wayan.

Baca juga :  Pemprov NTT dan Sepasi Kerjasama di Bidang Budidaya Sorgum

Namun sayangnya, lanjut dia, penyediaan data yang akurat sampai level administrasi terkecil, masih kurang diperhatikan. Padahal, pembangunan dari desa akan signifikan dalam mempengaruhi perekonomian suatu wilayah. Saat ini, lanjut dia,  BPS hanya mengadakan sensus 10 tahun sekali. Oleh karena itu,  data pada level desa sangat bergantung pada data registrasi tingkat desa/kelurahan.

Dengan kata lain, apabila data yang dikumpulkan BPS dari aparat desa atau pada level OPD adalah “sampah” makao utput data tersebut jugalah “sampah”.  Tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan juga masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap petugas survey/sensus di lapangan. Padahal, salah satu bentuk kontribusi terkecil terhadap Negara adalah hanya dengan menjawab pertanyaan survey/sensus dengan sejujurnya. Seyogyanya, lanjutnya lagi, hasilnya akan akurat dan pengambilan kebijakan pun akan tepat sasaran. Pembangunan memang mahal,  tapi membangun tanpa data yang akurat, akan lebih mahal lagi, tandasnya.

Baca juga :  Atasi Krisis Air di Musim Kemarau, PDAM Kabupaten Kupang Suplai Air dari Sumur Bor

Oleh karena itu, Gubernur NTT mengajak semua pihak agar secara proaktif menjawab setiap kebutuhan data yang akurat dan menyampaikan data-data terkini lainnya sesuai dengan bidang dan tupoksi OPD masing-masing. Bagi para penggiat media, baik media cetak maupun media online, Gubernur juga berharap untuk proaktif dan produktif dalam menyuarakan perkembangan pembangunan NTT dengan berlandaskan data yang akurat dan terkini yang disediakan oleh BPS.

Di penghujung sambutannya, Gubernur NTT menyampaikan terima kasih kepada BPS Provinsi NTT yang telah menyelenggarakan kegiatan expose data dan workshop wartawan ini.

Ia berharap, melalui dukungan ini, dapat menjadi spirit dalam mengoptimalkan ketersediaan data juga memetakan peluang-peluang sinergi dan sasaran pembangunan yang tepat, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan NTT maju lebih pesat.

Data Makro

Para pemateri dalam Ekspose Data Strategis dan Workshop Wartawan
Para pemateri dalam Ekspose Data Strategis dan Workshop Wartawan

Sementara Kepala BPS Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia mengatakan, data – data yang dihasilkan BPS selama ini, baik melalui sensus maupun melalui website BPS NTT dan NTT Satu Data, bahkan setiap bulan ada release dengan teman-teman media hanya data-data makro saja.

Ada tiga jenis statistik, yakni statistik dasar, data dari sektor terkait, dan statistik khusus yaitu oleh swasta atau perguruan tinggi. BPS sebagai non kementerian, bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik dan survei nasional,   BPS tidak diintervensi oleh pihak manapun.  BPS akan berperan sebagai chek and control seluruh data –data pada semua lembaga pemerintah.  Jadi, ketika ada lembaga, OPD, atau kementerian  melakukan survei, maka data-data itu akan dikontrol untuk dilihat apakah memenuhi statistik atau tidak.

Baca juga :  Pemkab Kupang dan Alfa Omega Tandatangan MoU Proyek Envision

“Berdasarkan statemen Presiden, bahwa urusan data hanya satu pintu, yaitu melalui BPS, dan kita juga membangun NTT Satu Data. Diharapkan data dasar lintas sektoral harus ada semua.Tugas BPS menyelenggarakan statistik dasar yang selama ini kita lakukan tiga sensus, yakni sensus penduduk tahun 2020 mendatang, sensus pertanian tahun 2013 dan nanti dilakukan  2023 mendatang , dan sensus ekonomi yang sudah dilakukan 2016 kemarin,” sebutnya. Acara ini dihadiri kurang lebih 150 peserta, dari unsur pers,  OPD, akademisi, dan tokoh masyarakat.  (ade)

Komentar