Dinas PUPR dan BPBD Mabar Saling Lempar Tanggungjawab

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN. com –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten  Manggarai Barat (Mabar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mabar saling lempar tanggungjawab soal penanganan dekker Wae Sie, di Wilayah Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Mabar yang putus akibat banjir bandang yang melanda daerah itu Februari 2018.

Dekker  Wae Sie yang ambruk akibat bencana alam Februari tahun ini berada di ruas jalan kabupaten  yang menghubung Daleng, Kecamatan Lembor – Orong, Kecamatan Welak.  Atas inisiatif  beberapa warga Galang membangun jembatan darurat dari bahan bambu untuk bisa dilintasi kendaraan roda dengan membayar retribusi sebesar Rp 5.000 per kendaraan roda dua. Sementara roda empat, mereka meminta tarif sebesar Rp 25.000 per mobil.

Abel, Warga Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat yang membuat jembatan darurat itu mengaku,  pendapatannya sehari dari total tarif kendaraan roda dua dan empat berkisar antara Rp 65.000 – Rp 85.000. “Jembatan darurat ini kami buat secara swadaya  untuk bisa dilintasi kendaraan roda dua, sehingga  setiap kali  kendaraan roda dua dan roda empat lewat wajib membayar retribusi sebesar Rp 5.000 per kendaraan roda dua. Sedangkan mobil sebesar Rp 25.000,” kata Abel.

“”Sejak dekker ini ambruk Februari 2018 lalu, arus transportasi Lembor – Welak mengalami hambatan. Kalau musim kemarau seperti sekarang kendaraan roda empat masih bisa lewat, tetapi pada  musim hujan nanti tidak bisa lagi, karena kali banjir,” kata Abel.

Menurut Abel, Pemerintah  Desa Galang, Pemerintah Kecamatan Welak, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar sudah datang melihat kondisi riil di lapangan, namun belum ada penanganannya hingga saat ini. Ia berharap, dalam waktu dekat ini sudah dibangun sehingga tidak mengalami hambatan transportasi pada musim hujan nanti.

“Terpaksa kita harus pungut biaya, karena ini swadaya masyarakat sendiri,” kata dia.Menurut Pemkab Mabar , kata Abel, nanti masuk dalam anggaran perubahan bulan September 2018 ini.

Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten  Manggarai Barat (Mabar), Ir. Oktovianus Andi Bona saat dikonfirmasi di Labuan Bajo, Rabu (12/7/2018) mengatakan, Dekker Wae Sie yang putus akibat bencana banjir bandang di dekat Jembatan Wae Raho itu masuk dalam dana tanggap darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mabar.

Baca juga :  Tahun 2020, BNNP NTT Baru Penuhi 4 LKN

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat, J. Donatus mengaku, dekker yang putus itu sudah melewati masa tanggap darurat. Sehingga lebih tepat alokasi anggarannya melalui dana pemeliharaan rutin dari Dinas PUPR Kabupaten Mabar.  Ia menyebutkan  sejumlah dekker yang putus akibat bencana alam tahun ini, selain Dekker Wae Sie, juga beberapa dekker lainnya seperti, Dekker di Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembor Selatan belum tertangani karena sudah melewati masa tanggap darurat.

Sementara titik rawan bencana di Manggarai Barat meliputi, Kecamatan Ndoso, Kuwus, Macang Pacar, Welak, Sano Nggoang, Membeliling dan Boleng. (ade)

Komentar