Money Politic di Ende Dinilai Langgar Aturan Pemilu

ENDE, NTT PEMBARUAN.com- Money Politic (politik uang,red) yang dilakukan Ir. Marselinus Y.W. Petu , salah satu Calon Bupati Ende dari paket MJ  dalam sebuah acara adat di Desa Ndito, Selasa ( 12/6/2018) lalu dinilai telah melanggar aturan pemilihan umum (Pemilu).

Penilaian itu disampaikan Koordinator LBH Komnas PHD HAM Indonesia NTT, Nur Khalik Majid kepada wartawan media ini di Ende,  Selasa (19/6/2018). Nur diminta komentar terkait dugaan money politic  yang dilakukan Ir. Marselinus Y.W. Petu, salah satu pasangan Calon Bupati Ende, belum lama ini.

Menurut dia, pemberian uang yang dilakukan Ir. Marselinus Y.W.Petu, salah satu kandidat Bupati Ende dalam sebuah acara adat di Desa Ndito, Selasa (12/6/2018) dikategorikan sebagai bentuk money politic  yang dilakukan secara sadar, tahu dan mau karena kegiatan itu dilakukan pada saat kampanye dialogis untuk mengajak masyarakat memilih paketnya. Sesungguhnya kegiatan itu, menurut hemad dia,  bukan memberikan berkah bagi masyarakat, namun sebaliknya mengajarkan masyarakat untuk menghancurkan tatanan hidup berdemokrasi.

Karena itu, ia menilai,  dugaan money politic yang dilakukan kandidat Bupati Ende dari paket MJ tersebut telah melanggar aturan Pemilu, sehingga Panwaslu sebagai instrumen pengawasan Pemilu harus lebih jeli dalam melihat pola dan praktik transaksional negatif  tersebut.

“Panwaslu memiliki kewenangan besar dan seharusnya kewenangan itu mampu menjawab problem politik uang kita yang akut ini,” kata Nur Khalik Majid. LBH Komnas PHD HAM Indonesia NTT berharap,  adanya ketegasan Panwaslu Kabupaten Ende dalam mengambil langkah konkrit terhadap persoalan ini. Sebab, money politic sangat bertentangan dengan hakekat Pemilu dan telah melanggar aturan Pemilu yang berlaku sehingga masyarakat juga turut berpartisipasi untuk tetap mengkawal kasus tersebut.

Baca juga :  RSUD Umbu Rara Waingapu Jadi Pelanggan Premium Pertama di Sumba

“Praktik politik uang dalam setiap proses pemilihan umum masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.  Padahal,  salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung agar praktik politik uang bisa dieliminir. Oleh karenanya pelaku money politic  harus ditindak tegas sesuai aturan Pemilu yang berlaku.  Masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam melakukan pengkawalan terhadap persoalan ini,” pinta Nur Khalik.

Nur Khalik  meminta Panwaslu untuk  bertindak sesuai Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pasal 187A, penyelesaian masalah terkait politik uang menemukan jalannya, dimana regulasi itu menutup ruang bagi pasangan calon hingga para pemilih yang terlibat langsung dalam haramnya praktik politik uang tersebut.

“Pasal 187 A ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan pasal 73 ayat 2 dan 5 UU Nomor : 10 Tahun 2016 sudah jelas mengaturnya dan tinggal Panwas mengimplementasikan pasal tersebut dalam menangani kasus dugaan ini,”  sebutnya.

Sementara itu Ketua Tim Advokasi Paket Wangge – Munawar, Titus Matias Tibo, SH mengatakan, proses pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu Ende terhadap 3 orang saksi fakta diantaranya, Daniel Sa, Anselmus Woka dan Dominikus Roti serta saksi pelapor Yohanes Woda Moa telah dilakukan dengan menyerahkan CDR berisi video rekaman peristiwa tatap muka dilanjutkan dengan penyerahan uang yang diduga money politic dan penyerahan barang bukti uang sebesar Rp 5.000.000 kepada Panwaslu Kabupaten Ende.

“Semua saksi telah melewati proses pemeriksaan untuk diambil keterangannya masing – masing dan semua barang bukti juga telah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Ende” kata Titus.

Baca juga :  Sumba Barat Kirim 228 Sampel Swab ke Kupang

Titus berharap,  Panwas sebagai lembaga independen benar – benar tidak diintervensi siapa pun untuk berlaku jujur dan adil dalam menangani kasus dugaan money politic ini.

Kata dia, politik uang merupakan salah satu kejahatan dalam Pemilu, sehingga Panwaslu  harus pro aktif  menggali data di lapangan karena keterangan awal baik  saksi maupun video sudah tergambar orang lain yang ikut hadir dalam peristiwa tersebut.

Titus mengatakan, kalau memang peristiwa yang dilaporkan tim Wangge – Munawar tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Panwaslu  sebagai money politic,  maka ke depan setiap pasangan calon boleh membagi – bagi  uang lalu mengajak masyarakat untuk memiilih dirinya atau paketnya dengan bungkusan wuru mana.

“Kalau memang laporan ini bukan dikategorikan sebagai money politic, maka kita akan meminta Panwaslu untuk menjelaskan pengertian money politic yang sesungguhnya seperti apa”, tandas Titus.

Advokat yang memenangkan perkara pra peradilan kasus gratifikasi ini menegaskan,  akan mengambil langkah  lebih lanjut apabila kesimpulan dari Panwaslu terkait kasus ini tidak sesuai dengan harapan bersama.

“Pada prinsipnya Pemilu yang bersih hanya bisa tercipta oleh penyelenggara yang jujur, adil dan profesional. Ini sangat penting karena tidak akan bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas kalau penyelenggara tidak jujur, adil dan profesional. Pemain boleh “nakal”  tetapi kalau penyelenggara tegas maka Pemilu bisa terselenggara dengan bersih,” tukasnya.

Berikut kutipan Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 187A ayat (1) berbunyi,  setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Baca juga :  Gubernur VBL Gratiskan Swab dan Rapid Test  Bagi Masyarakat NTT  

Pasal 187A ayat (2) bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selanjutnya,  pasal 73  ayat (2) bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut di atas berdasar putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 73 ayat (5) berbunyi,  pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemilu sebagaimna dimaksud dalam ayat (2 ) tidak mengugurkan sanksi pidana.(mon)

Komentar