PTSL di NTT Ditargetkan Rampung September 2018

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor BPN Kabupaten/Kota se-NTT bertekad untuk menyelesaikan target legalisasi aset Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) September 2018 mendatang.

 

“Tekad itu sudah tertuang dalam pakta integritas antara Kakanwil BPN NTT dan Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota se-NTT tahun ini. Dan’ yang terserfikat hingga 11 Juni 2018 sebanyak 16.057 sertifikat dari target 90.000 sertifikat di NTT ,” kata Kakanwil BPN NTT, Slameto Dwi Martono           melalui Kepala Tata Usaha Kantor Wilayah BPN NTT, Orgen T.H. Benu kepada wartawan media ini di Kupang, Selasa (11/6/2018).

Sedangkan untuk pengukuran dari target 110.000 bidang tanah,  realisasi sudah mencapai 72.217 bidang tanah .  “Untuk pengumpulan data yuridis, sudah mencapai  69.000. Kita harapkan,  akhir Juni 2018  kegiatan lapangan untuk pengukuran atau pemetaan sudah mencapai 100 persen, sehingga akhir Juli 2018 bisa menerbitkan sertifikat berkisar antara 60 – 70 persen.

Baca juga :  Kodim 1625 Ngada Bagikan Paket Sembako Kepada Warga Desa Tonggurambang

“Ini sudah merupakan kesepakatan bersama dalam pakta integritas antara Kakanwil BPN NTT dengan Kepala BPN Kabupaten/Kota se-NTT yang berkomitmen September 2018 sudah  rampung 100 persen,” kata Mantan Kepala BPN Alor ini.

Direncanakan, penyerahan sertifikat tanah ini  akan diserahkan secara simbolisnya oleh Presiden Joko Widodo menjelang masa berakhirnya jabatan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya tahun ini.

“Kita siapkan sekitar 20.000-an sertifkat untuk diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI nanti,” kata Mantan Kepala Kantor BPN TTU ini. Terkait kendala di lapangan, dia menyebutkan, masih ada sejumlah daerah akses jalan masuk ke lokasi belum ada jalan raya, tidak ada jaringan listrik, dan jaringan internet belum menjangkaui semua daerah.  “Petugas mau melakukan pengolahan data di lokasi, tetapi karena jaringan internet dan listrik  tidak ada akhirnya tertunda 1-2 hari lagi. Padahal, dalam regulisi setiap hari harus melakukan pengolahan  data langsung di lapangan dan dilaporkan setiap saat,” tukasnya. (ade)

Komentar